Anggaran DPRD DIY terus naik

JOGJA—Anggaran DPRD DIY diketahui terus melejit meski pos untuk belanja masyarakat tetap stagnan dan cenderung mengalami pengurangan menyusul bencana letusan Gunung Merapi pada 2010 silam. Kunjungan kerja anggota DPRD DIY yang dianggap tidak efektif bagi pembangunan masyarakat, diketahui mencapai Rp8 miliar lebih tahun ini.

Kabag Persidangan Sekretariat DPRD DIY, M. Subandrio kepada Harian Jogja belum lama ini mengungkapkan, anggaran untuk DPRD DIY terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada 2010, total anggaran untuk lembaga wakil rakyat ini mencapai Rp32 miliar dan naik menjadi Rp55 miliar pada 2011 setelah APBD perubahan. Rp8,3 miliar di antaranya dialokasikan hanya untuk kunjungan kerja (kunker) dewan baik ke luar Jawa maupun ke daerah-daerah masih dalam pulau Jawa.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Padahal pos belanja untuk masyarakat pada APBD tahun ini kebanyakan tetap tak berubah dan cenderung dikurangi karena prioritas dana dialokasikan untuk pembangunan pasca bencana Merapi akhir tahun lalu. Misalnya saja anggaran untuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang terpaksa digeser untuk Merapi dan hingga kini belum dianggarkan. Padahal umur TPA tersebut hanya sampai 2012.

“Memang begini kondisinya anggaran dewan itu pasti selalu naik meski ada bencana Merapi, itu memang sudah mencakup semua kegiatan dewan dan sarana prasarana,” kata Subandrio. Subandrio menambahkan, banyak pos anggaran untuk kegiatan yang menurutnya selama ini tidak begitu efektif hasilnya bagi pembangunan masyarakat. Misalnya kunker anggota dewan yang menyedot dana Rp8,3 miliar tahun ini. Minggu lalu, kata dia, pada 27-30 September Komisi A, B dan C melakukan kunker mendampingi eksekutif ke luar pulau Jawa seperti Bali, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Minggu sebelumnya kunker serupa juga dilakukan Komisi D.

Ia mencatat, selama setahun untuk satu alat kelengkapan dewan saja misalnya komisi, kunker yang diadakan lebih dari tiga kali. Sedangkan satu komisi beranggotakan 11-15 orang anggota dewan. Itu belum termasuk kunker alat kelengkapan dewan lainnya seperti Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus dan Badan Legislasi. Menurut dia, kondisi tersebut dilematis, lantaran hak budget atau anggaran berada di tangan dewan eksekutif tak dapat mencegah.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIY, Janu Ismadi mengklaim, kegiatan kunker justru berkurang. “Tahun ini saja jumlah kunker ke luar daerah dikurangi, kalau anggarannya naik, ya karena menyesuaikan harga tiket pesawat,” kata dia.

Menurutnya kegiatan tersebut memang sudah ditetapkan dalam anggaran tahunan. Sedangkan besarnya anggaran dewan hingga Rp55 miliar lantaran sudah mencakup berbagai kegiatan kedewanan. Ia juga mengklaim tidak ada pengurangan anggaran untuk masyarakat. “Tidak ada kalau pengurangan anggaran,” katanya. Janu menambahkan, hasil kunker selama ini efektif dan sudah dilaporkan meski hanya ke pimpinan dewan.(Harian Jogja/Bhekti Suryani)