Anggaran dana kegiatan sosial masih minim

Wonogiri (Solopos.com)–Anggaran dana untuk kegiatan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2012 masih minim. Salah satunya anggaran pengentasan balita gizi buruk dengan Rp 30 juta yang jauh lebih kecil dibanding anggaran makan dan minum tamu Pemkab Wonogiri yang mencapai Rp 400 juta. Juga anggaran pengadaan simbol atau lambang daerah yang mencapai Rp 25 juta.

Sekretaris Komisi A DPRD Wonogiri, Samino, mengatakan draf RAPBD 2012 yang kini berada di DPRD Wonogiri merupakan hasil kajian dan perencanaan eksekutif. “Nanti akan ada pembahasan anggaran di DPRD, sehingga anggaran tersebut masih berpeluang untuk berubah,” ungkapnya, Senin (12/12/2011). Ia menambahkan masalah sosial dan kemiskinan seharusnya menjadi salah satu prioritas.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

“Anggaran sebaiknya dibuat realistis, sehingga pengentasan masalah sosial dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap alokasi dana untuk masalah sosial dapat meningkat karena Wonogiri juga mendapat tambahan dana alokasi umum,” jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD Wonogiri, Timo, menyatakan hal serupa. Hanya, dia lebih menekankan pada pengentasan balita gizi buruk. “Anggaran Rp 30 juta itu jauh dari kata cukup karena masih banyak balita yang memerlukan bantuan dana. Jadi, alokasi anggaran seharusnya bisa ditambah. Gizi buruk merupakan masalah riil yang bisa ditemui di berbagai daerah di Wonogiri dan ini seharusnya menjadi prioritas,” paparnya, Senin.

Sementara itu, dalam draf RAPBD 2012, ada beberapa masalah sosial lainnya yang juga minim anggaran. Di antaranya penanganan dan bantuan sosial untuk korban kekerasan senilai Rp 15 juta, penertiban perawatan dan pengobatan PGOT yakni Rp 5 juta serta bimbingan sosial dan bantuan anak telantar sebesar Rp 5 juta. Juga ada pembinaan dan pemberian bantuan pada penyandang cacat non produktif yakni Rp 5 juta dan pemakaman PGOT Rp 3 juta.

Sekda Wonogiri, Budi Seno, mengatakan rancangan alokasi anggaran yang ada di draf RAPBD 2012 tersebut belum termasuk perhitungan untuk tambahan dana alokasi umum (DAU) Rp 146 miliar. “Anggaran untuk kebutuhan sosial akan kami perhitungkan lagi. Kami juga telah membuat konsep untuk penanganan masalah sosial yang ada. Jika memungkinkan, akan ditambah dari alokasi DAU,” katanya.

(aak)