Anggap KLB Diselenggarakan GPK, Demokrat Jateng Nyatakan Perang

Solopos.com, SEMARANG — Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Tengah menabuh genderang perang. DPD Partai Demokrat Jateng mengangga penyelenggara Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) sebagai GPK alias gerakan pengambilalihan kepemimpinan.

Ikrar melawan hasil KLB itu disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti, seusai menggelar rapat koordinasi bersama DPC se-Jateng di Hotel Grand Candi, Jl. Sisingamangaraja, Kota Semarang, Minggu (7/3/2021) siang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Baca Juga: 4 Zodiak Ini Kata Astrologi Sulit Percayai Orang Lain

Rinto mengatakan dalam rapat tersebut diputuskan beberapa poin yang intinya menolak hasil KLB di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021). Bahkan, Rinto menyebut KLB tersebut ilegal dan merupakan gerakan pengambilalihan kepemimpinan atau GPK Partai Demokrat.

“Kami DPD Demokrat Jateng dan 35 ketua DPC se-Jateng menolak KLB ilegal di Deli Serdang karena tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat tahun 2020,” ujar Rinto saat menggelar konferensi pers seusai rakorda.

Tak Hadiri KLB

Selain menolak KLB, keputusan rapat itu juga menyatakan jika tidak ada satu pun perwakilan dari Demokrat Jateng, baik ketua DPD maupun DPC yang hadir dalam KLB. Ia juga menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak mana pun untuk hadir dalam KLB yang menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum.

“Apabila ada yang mengatasnamakan ketua DPD dan ketua DPC se-Jateng dalam KLB itu, kami bisa tuntut secara hukum,” tegasnya.

Baca Juga: PSIS Semarang Dipastikan Bisa Pakai Stadion Jatidiri

Rinto juga menyatakan tetap setia dengan hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 yang memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum dan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi.

“Kami bertekad melawan Gerakan Pengambialihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan meminta DPP untuk memecat kader yang melanggar etika dengan ikut KLB. Kita juga meminta Kemenkumham untuk tidak mengesahkan apa pun hasil KLB. Terakhir, semua kader Partai Demokrat di Jateng siap merapatkan barisan guna melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan itu,” tegas Rinto.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos