Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah) digotong sejumlah kader partainya usai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, Rabu (11/4). PTUN memutuskan menerima gugatan PKPI dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019. /Antara

Solopos.com, JAKARTA -- Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo. Mereka berdiskusi terkait situasi nasional. 

Hendro mengatakan bahwa ada kesamaan pikiran untuk membuat biaya pemilu menjadi murah. Baginya, dari tahun ke tahun semakin mahal. 

“Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp 15triliun. 2019 Rp25 triliun lebih. Ini gila,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan. Menurut Hendropriyono, negara bisa bangkrut karena biaya mahal pemilu. Pemborosan ini juga yang membuat perpecahan di antara masyarakat. 

“Saya usul dan nampaknya ketua DPR RI nampaknya cocok pikirannya. Bahwa tenggang waktu presiden dan kepala daerah itu delapan tahun,” jelasnya. 

Hendro menjelaskan bahwa kepala negara dan daerah nanti yang sudah terpilih selama delapan tahun tidak bisa mengajukan diri lagi. Dengan begitu, selama menjabat mereka bisa fokus bekerja. 

“Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye. Kerja saja delapan tahun yang betul,” ucapnya. 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten