Solopos.com, JAKARTA -- Aksi anggota DPR dari Partai Gerindra Andre Rosiade dalam penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di sebuah hotel di Kota Padang terus dikecam. Meski Andre melontarkan berbagai alasan normatif, publik menilai aksinya sebagai pencitraan politik.
Tak hanya kepada media massa, Andre memberikan klarifikasi melalui akun media sosial. Salah satunya, dia mengklaim aksinya menggerebek praktik prostitusi di hotel adalah untuk mencegah azab dari Tuhan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Demi Allah sy sbg yg lahir dan besar di Padang tidak ingin kota sy ini kena Azab Allah krn maksiat merajalela. Dan masyarakat juga byk melaporkan ke sy. Untuk itu sy bekerjasama dgn Polisi utk memberantas Prostitusi Online. Sy tidak mau menjadi Selemah2 nya Umat," kicau Andre di akun Twitter @andre_rosiade, Selasa (4/2/2020) lalu.
Jejak Sampah Ring Road Solo di Google Street View, Menumpuk Sejak 2018
Alasan tersebut direspons keras oleh influencer muda Gustika Jusuf Hatta. Cucu Proklamator Moh Hatta yang sangat aktif di Twitter tersebut mengkritik aksi Andre sekaligus mempertanyakan alasannya jika memang politikus asal Padang itu serius ingin memberantas prostitusi.
"Kalau mau memberantas prositusi online itu harus sistemik. Salah satunya dengan menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak. Amanah sendiri belum dijalankan, sok magang jadi Tuhan. Baghuak ang mah," balas Gustika melalui akun Twitternya, @Gustika, Rabu (5/2/2020).
Tak hanya dikritik publik yang menilai aksi itu sebagai pencitraan politik, Andre kini juga dituding menyiapkannya dengan membayar orang untuk menggunakan jasa pekerja seks dan menjebaknya. Ketika dihubingi Bisnis/JIBI, Andre mengatakan bahwa dirinya membantah pernah membayar orang lain untuk menggunakan jasa prostitusi.
Purnomo: Jika Saya Tak Dipakai PDIP, Banyak yang Dukung Independen
“Tidak ada saya membayar orang untuk menjebak [PSK]. Yang ada masyarakat melapor kepada saya, lalu saya fasilitasi laporan itu ke Polda Sumbar. Lalu ada operasi tangkap tangan bekerja sama dengan masyarakat pelapor,” ujarnya.
Dia mengatakan masyarakat sudah resah melihat luar biasanya kemaksiatan online di Padang sehingga dirinya tidak bisa diam sebagai wakil rakyat. “Jadi kalau saya disebut membayar orang. Itu opini sesat yang dibangun selama ini,” kilahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Saleh Partaonan Daulay mengaku belum mengetahui secara detail terkait penggerebekan prostitusi di Padang oleh Andre Rosiade.
Kecewa Indonesia Setop Impor karena Virus Corona, China: Kita Kan Sahabat!
Menurut Saleh, dia baru mendapatkan informasi itu dari pemberitaan sejumlah media, namun belum memerinci substansi dari kasus tersebut. Karena itu, dia mempersilakan apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan Andre ke MKD dan pihaknya akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh.
“Bukan saya tidak tahu, tapi belum detail soal informasi tersebut. Selain itu belum ada laporan yang kami terima,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (6/2/2020).
MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pada periode terdahulu Mahkamah Kehormatan Dewan bernama Badan Kehormatan (BK).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
