Andi Arief Tuding Silatnas Pemdes Hamburkan APBN & Dana Desa, Ini Kata Kemendagri

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklarifikasi acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang akan digelar di Jakarta pada akhir Maret 2019. Acara ini viral di media sosial karena disebut akan menghamburkan dana APBN.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengklaim bahwa acara tersebut merupakan inisiatif dari penyelenggara. Pihak penyelenggara adalah beberapa komponen asosiasi kepala desa dan perangkat desa yang menyatu dalam Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Menanggapi dan menyikapi adanya Surat Edaran Bakornas Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa [P3KD] kepada seluruh kepala desa yang akan melaksanakan acara apel pemerintahan desa, itu semua adalah merupakan inisiatif ide gagasan original dari mereka, dalam hal ini Kemendagri dan Kemenko Polhukam tidak ada ada keikutsertaan” katanya dalam live IG konferensi pers di Kemendagri, Selasa (19/3/2019) .

Dalam undangan Apel Pemerintah Desa yang beredar di media sosial, peserta acara ini ditarik iuran Rp3 juta per orang untuk akomodasi. Ada yang menyebutkan iuran itu diduga berasal dari dana desa. Namun, Hadi menegaskan bahwa tidak ada perintah tersebut.

Pendanaan untuk acara tersebut juga merupakan inisiatif dari penyelenggara sendiri. “Dari kemendagri tidak pernah memerintahkan [untuk pakai dana desa]. Jadi kalau menggunakan dana atas perintah dari paguyuban, kalau tidak sesuai ketentuan nantinya pasti akan bermasalah. Kalau dari kantongnya sendiri sah sah saja,” jelasnya.

Kemendagri menilai apel ini sebetulnya ide yang sangat bagus karena menyatukan semua komponen asosiasi desa yang ada di Indonesia. Yaitu Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) daan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). “Tiga komponen ini mereka ada kesanggupan untuk menyatu dalam Bakornas P3KD,” ujarnya.

Sementara itu Deputi I Poldagri Kemenko Polhukam Wawan Setiawan mengatakan akan mendorong acara tersebut apabila niatnya bagus. Tetapi dia menyesalkan soal keuangan yang seolah-olah didorong oleh Kemendagri.

“Tapi masalah keuangan menyesalkan bahwa itu didorong oleh Mendagri, apalagi kita tidak memberikan masukan seperti itu. Yang penting substansinya, acaranya berlangsung ditanggapi bagus. Kami tetap berkoordinasi, sepanjang Mendagri memberikan lampu hijau kami tetap mendorong acara tersebut,” jelasnya.

Salah satu pengguna media sosial yang mengkritik Apel Pemerintah Desa adalah politikus Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun Twitter @AndiArief__ dia menyebut acara yang akan dihadiri 100.000 orang ini menghamburkan uang APBN dan menudingnya sebagai proyek Mendagri Tjahjo Kumolo. 

Tanggal 30 Maret akan ada apel pemerintahan desa se- Indonesia. Sekitar 100 ribu target yang hadir, setelah apel kebangsaan menghamburkan uang negara APBD jabar, maka 30 Maret projek APBN Mendagri Tjahyo Kumolo. BAGAIMANA pendapat Prof @mohmahfudmd ?

— andi arief (@AndiArief__) March 18, 2019

Dia juga menyebut seluruh kepala desa seluruh Indonesia dipaksa datang untuk memberikan gelar bapak pembangunan kepada Jokowi. Cuitan itu diunggah pada Senin (18/3/2019) pukul 21.56.

Dalam cuitan hari ini Rabu (19/3/2019), Andi Arief menyambung bahwa mobilisasi kepala desa dengan menyebut dana desa sebagai mobilisasi, mirip strategi pemenangan presiden ke-2 RI Soeharto dan Golkar. Dia juga menuding Mendagri Tjahjo Kumolo adalah pewaris Golkar.

Kepala Desa dimobilisasi, uang dana desa dijadikan akomodasi. INI dulu modus Orba untuk memenangkan Pak Harto dan Golkar. Pak Harto sudah pergi, tapi Mendagri Tjahyo Kumolo pewaris Golkar dalam tubuh Jokowi dan PDIP. Tarik maaang.

— andi arief (@AndiArief__) March 19, 2019