Parno, warga Desa Duri, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo menunggu distribusi air bersih dari Pemkab Ponorogo yang rutin dikirim sepekan dua kali, Selasa (15/10/2019)

Solopos.com, PONOROGO --Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo selama musim kemarau tahun 2019 ini telah menyalurkan 2,6 juta liter air bersih ke sejumlah desa yang kekeringan. Sementara air bersih yang disalurkan oleh lembaga nonpemerintah mencapai 600.000 liter.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Setyo Budiono, mengatakan jumlah desa yang kekeringan tiap tahun berubah. Ada desa yang telah mandiri air bersih saat musim kemarau. Tetapi ada juga desa yang baru mengalami kekeringan padahal sebelumnya tidak.

“Kalau dilihat dari data, untuk desa yang mengalami kekeringan tahun ini justru lebih sedikit dibandingkan desa yang mengalami kekeringan tahun 2018. Tahun lalu ada 26 desa yang mengalami kekeringan. Tahun ini ada 21 desa,” kata Budi saat ditemui Madiunpos.com di ruang kerjanya, 22 Oktober 2019 lalu.

Meski jumlah desa yang kekeringan lebih sedikit, warga yang terdampak jauh lebih banyak pada musim kemarau tahun ini. Tahun 2018, warga yang terdampak kekeringan 6.775 jiwa dari 1.962 keluarga. Sedangkan 2019, hingga bulan Oktober ada 8.600 jiwa dari 2.584 keluarga .

Berdasarkan data tersebut, ada salah satu desa dalam data itu yang sejak dua tahun lalu sudah tidak masuk dalam daftar desa yang mengalami kekeringan. Yaitu di Dukuh Trenceng, Desa Mrican, Kecamatan Jenangan. Ini karena di wilayah mereka sudah dibangun sumur dalam yang airnya bisa mencukupi kebutuhan warga di musim kemarau.

Meski demikian, bukan berarti persoalan yang dihadapi warga Dukuh Trenceng sudah selesai karena kebutuhan air bersih mereka terpenuhi meski saat kemarau sekalipun. Persoalan lain yang mengancam mereka adalah kerusakan air tanah, apabila upaya-upaya untuk menjaganya tidak dilakukan.

Permasalahan jangka panjang ini memang telah disadari masyarakat Trenceng. Untuk itu, Koordinator pengelolaa sumur dalam Trenceng, Nuriyanto, 43, bersama warga tersebut membuat kesepakatan untuk tidak menebang pohon sembarangan di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga mulai menanam pohon di sekitar lokasi sumur.

“Ini upaya kecil kami untuk menjaga agar air tanah agar bisa diambil lebih lama,” kata dia.

Setyo menyampaikan sumur dalam memang menjadi salah satu solusi permasalahan kekeringan. Tetapi, penggunaan sumur dalam dengan menggunakan pompa submersibel itu juga akan berdampak pada lingkungan. Terutama ketersediaan air dalam dan pengaruhnya terhadap permukaan tanah.

BPBD secara rutin menyosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan reboisasi. Dengan banyaknya tanaman yang ada di sekitar sumur tentunya akan berdampak pada ketersediaan air dalam tanah. Pohon memiliki peran penting untuk menjaga siklus air. Akar pohon bisa berfungsi menjadi tempat cadangan air. Ketika jumlah pohon yang ada di suatu kawasan sedikit, tentunya cadangan air di kawasan tersebut sedikit pula.

“Di lokasi-lokasi yang kekeringan, terutama di daerah yang memang mengandalkan sumber air tanah, itu rata-rata pohonnya memang banyak yang ditebangi. Jadi saat musim kemarau, sumber-sumber air mereka habis,” ujarnya.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, menyampaikan permasalahan kekeringan ini memang terjadi setiap tahun. Ia mengklaim sudah memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan ini.

Dia mengakui pemberian bantuan air bersih hanya solusi sementara. Untuk solusi berkelanjutan, pemerintah kabupaten akan membangun sumur dalam di desa-desa yang mengalami kekeringan.

“Akan kita bangunkan sumur dalam. Untuk anggarannya sudah kami siapkan di tahun 2020,” kata Bupati.

Sekretaris Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (Undip), Thomas Triadi Putranto, menyampaikan Kabupaten Ponorogo memiliki potensi akuifer bebas dan akuifer tertekan. Sumur air tanah dalam itu mengambil air dalam sistem akuifer tertekan.

Akuifer merupakan lapisan tanah yang memiliki kandungan air yang mengalir melalui rongga-rongga udara ke dalam bawah tanah. Akuifer bebas, lapisan pembatasnya hanya pada bagian bawah saja dan tidak ada lagi sekat dengan lapisan atasnya yaitu pada muka air tanah.

Sedangkan akuifer tertekan yakni akuifer yang pembatas pada lapisan atas dan bawahnya merupakan pembatas yang tidak tembus air sehingga menyebabkan air muncul di atas formasi tertekan pada bagian bawahnya.

“Potensi air di Ponorogo cukup besar. Kalau dilihat dari peta cekungan air tanah, potensi airnya mencapai 66 juta meter kubik,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Kamis (7/11/2019).

Thomas menyampaikan pengambilan air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air sebenarnya tidak masalah. Tetapi, pengambilan sumur dalam ini perlu ada pengendalian supaya tidak merusak potensi air tanah dalam di kemudian hari.

Pengeboran air tanah dalam, kata dia, harus disertai izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Perizinan ini supaya diketahui sebaran sumur air tanah dalam ini. Selain itu juga bisa diketahui berapa debit air yang diambil setiap harinya.

“Melalui perizinan ini juga bisa diketahui pada kedalaman berapa mereka mengambil air tanah. Jangan sampai yang diambil itu air tanah yang dangkal atau akuifer bebas. Karena kalau mengambil ini bisa menyebabkan konflik sosial nanti,” ujarnya.

Dosen Teknik Geologi ini juga menyampaikan untuk air tanah dangkal biasanya berada di kedalaman antara 0 sampai 30 meter. Sedangkan air tanah dalam biasanya berada di kedalaman lebih dari 80 meter.

Mesin pompa yang digunakan untuk menyedot air pun berbeda-beda. Sumur air tanah dalam biasanya menggunakan mesin pompa submersible. Mesin pompa ini memiliki daya yang cukup besar dibandingkan pompa sumur dangkal.

Menjaga Air Tanah Dalam

Pengambilan air tanah dalam secara besar-besaran tanpa dibarengi proses rehabilitasi akan merusak kondisi air tanah.

Upaya terbesar untuk menjaga air tanah yaitu dengan melindungi kawasan hutan di daerah hulu. Selama tidak ada perubahan tata guna lahan yang signifikan di bagian hulu, maka air tanah akan bisa terus terjaga. Karena hutan yang ada di kawasan hulu akan menyimpan air hujan dan meresap ke dalam tanah. Tetapi, ketika terjadi perubahan fungsi lahan di bagian hulu tentu akan merusak persediaan air tanah.

“Air itu kan mengalir dari hulu. Jadi menjaga kawasan hulu sangat penting untuk menjaga ketersediaan air tanah. Harus menjalankan fungsi konservasi,” kata Thomas yang menyebut harus ada gerakan penghijauan di daerah hulu.

Sedangkan masyarakat yang mengambil air dalam bisa melakukan rehabilitasi air tanah dengan cara membuat sumur resapan di daerah sekitar sumur dalam. Thomas menyampaikan untuk kedalaman sumur resapan harus sama dengan sumur dalam yang dibuat. Sumur resapan ini berfungsi untuk mengganti air yang diambil dengan mesin pompa. Sehingga ketersediaan air tanah bisa terus terjaga.

“Kalau sumur dalam yang dibuat 100 meter, ya sumur resapan yang dibuat ya minimal 80 meter. Jangan sampai membuat sumur resapan dengan kedalaman dangkal antara 0 sampai 30 meter. Karena itu hanya akan menambah jumlah air di akuifer bebas,” terang dia.

Thomas merekomendasikan pemerintah daerah untuk membuat sumur pantau. Sumur pantau dibangun bertujuan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah. Sehingga pengambilan air tanah ini bisa terpantau dan sekaligus bisa melihat kondisi muka air tanah secara terus menerus.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomoro 43/2008 tentang Air Tanah, Pemantauan air tanah dilakukan pada sumur tanah dengan cara mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah, memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi, atau radioaktif dalam air tanah, mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai, dan mengukur serta merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten