Ancam Industri Jamu, Pemerintah Diminta Perketat Perizinan MLM Kesehatan

Sebuah kios penjual aneka bahan jamu tradisional di Pasar Gede, Solo. Maraknya perusahaan multilevel marketing (MLM) bidang kesehatan saat ini dinilia mengancam industri jamu dalam negeri sehingga pemerintah diharapkan bertindak memperketat izin operasi mereka. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia, Charles Saerang mengaku khawatir dengan makin maraknya bisnis MLM yang menjual produk kesehatan, seperti obat herbal dari luar negeri, karena produk yang dijual lewat sistem itu tidak memiliki perizinan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM), melainkan hanya dari Kementrian Perdagangan.

“Kok bisa, MLM itu jualan produk kesehatan di tanah air tanpa melalui Badan POM, namun hanya Kementerian Perdagangan. Karena itu, kami sepantasnya mempertanyakan sisi kesehatan produk itu,” tuturnya, disela acara pelantikan pengurus GP Jamu Jateng, di Semarang, hari ini. Apalagi, lanjutnya, produk yang dijual tersebut tidak dibuat di sini, pabriknya di luar negeri, dengan bahan-bahan luar negeri yang masih dipertanyakan sisi kesehatannya karena belum teruji laboratorium Badan POM.

“Di Indonesia saat ini ada sekitar 160 perusahaan MLM yang tidak terdaftar, sementara yang terdaftar di Kementerian Perdagangan hanya sekitar 60 perusahaan, namun keberadaannnya sudah mengkhawatirkan menggerus pasar jamu nasional, karena sudah mulai marak yang membuka toko dalam menjual produknya,” ujarnya. Padahal, lanjutnya, dalam aturannya produk MLM hanya bisa dijual secara berantai kepada anggotanya saja, bukan masyarakat umum biasa, seperti di Malaysia yang tidak memperbolehkan perusahaan MLM membuka toko dalam berjualan.

Charles menegaskan dirinya sudah pernah mengkonfirmasi kepada Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti, dan Pak Wamendag mengaku kecolongan produk MLM masuk tanpa melewati Badan POM. “Kondisi ini jelas membuat para pengusaha jamu makin resah, apalagi selama ini produk jamu selalu diatur secara ketat oleh BPOM, dan kami minta pemerintah adil dalam mebuat aturan,” tuturnya.

Ketua GP Jamu Jateng, Nyoto Wardoyo mengatakan industri jamu lokal, terutama di Jateng saat ini sudah mulai bangkit, meskipun beberapa waktu silam sempat tercoreng dengan jamu yang mengandung bahan kimia. Pihaknya mengaku untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat mengkonsumsi jamu bukanlah hal mudah, terutama melalui edukasi yang benar bahwa masyarakat harus sadar bahwa manfaat minum jamu tidak bisa dirasakan secara instant, namun bertahap dan berkelanjutan.

“Kalau ada jamu yang menawarkan produknya dengan hasil instan, maka perlu dipertanyakan kandungan di dalamnya dari sisi kesehatan, dan dipastikan banyak mengandung bahan kiminya,” ujarnya. Dia mengatakan, GP Jamu juga akan terus meningkatkan pembinaan kepada petani tentang bahan baku jamu yang berkualitas seperti permintaan pabrik, sehingga saling menguntungkan antara petani dan perusahaan. “Pasalnya Jateng merupakan daerah penghasil bahan baku jamu terbesar di Indonesia, dan mereka (petani) sebenarnya mampu menghasilkan bahan baku yang berkualitas, asal mendapatkan edukasi dan contoh yang benar,” tuturnya.