Analisis Gibran Effect dari Perspektif Birokrasi Pemerintahan & Politik

Solopos.com, SOLO — Dosen Administrasi Negara FISIP UNS Solo, Didik G Suharto, mengungkapkan pandangannya terkait fenomena Gibran effect atau efek Gibran beberapa bulan terakhir. Dia menganalisis fenomena itu dari perspektif birokrasi pemerintahan dan politik.

Dari perspektif birokrasi pemerintahan atau administrasi publik, Didik mengingatkan status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Status atau jabatan itu menurut dia tidak bisa dilepaskan alias selalu melekat pada sosok putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Artinya dia berperan sebagai Wali Kota Solo yang punya batas-batas wilayah administrasi sendiri. Terlepas apakah Gibran berkomentar sebagai pribadi. Tapi agak susah karena pada saat bersamaan dia menjabat Wali Kota Solo,” ungkap dia, Selasa (29/11/2022).

Merujuk pertimbangan tu, Didik menilai, apa yang dilakukan Gibran merespons persoalan di luar wilayah kewenangannya, kurang pas. Sebab publik sulit untuk membedakan peran yang dijalankan Gibran, apakah sebagai pribadi atau sebagai Wali Kota Solo.

Sedangkan dari perspektif politik, Didik melihat posisi yang istimewa dari Gibran sebagai Wali Kota Solo. “Memang posisi Wali Kota Solo ini menurut istilah saya istimewa ya. Dalam pengertian pengaruh dari Gibran ini memang cukup besar ya,” tutur dia.

Baca Juga: Gibran Cuit Tambang Ilegal Ngeri, Menteri ESDM Langsung Kirim Tim ke Klaten

Keistimewaan Gibran menurut Didik terkait cepat dan efektifnya penanganan setiap aduan yang disampaikan masyarakat. “Saat orang mengadu atau apapun istilahnya, penangananya relatif efektif. Direspons cepat. Penanganannya juga tuntas, tepat,” urainya.

Kondisi itu menurut Didik tidak bisa dilepaskan dari adanya relasi kekuasaan antara Gibran dengan sumber kekuasaan di negeri ini. “Kita tidak bisa menutup mata bahwasanya Mas Gibran ini orang tuanya [adalah] Presiden. Ini sumber kekuasaan yang efektif,” katanya.

Efektivitas sumber kekuasaan Presiden menurut Didik cukup untuk memberikan pengaruh terhadap penyelesaian persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Sebab pihak-pihak yang terkait permasalahan itu akan memberikan perhatian lebih untuk itu.

Baca Juga: UU Minerba-Perda RTRW Tak Sinkron, Penyebab Munculnya Tambang Ilegal di Klaten

“Mas Gibran bukan Wali Kota biasa yang tidak punya relasi kuasa yang besar,” terang dia. Didik meyakini ceritanya akan berbeda bila Gibran bukan Wali Kota Solo, tapi individu. Sehingga power dia diakui lebih on the track dibanding saat dia menjabat Wali Kota.