AMSI Serahkan Penentuan HPN ke Dewan Pers

Bagir Manan serahkan penetapan HPN ke Dewan Pers.

Solopos.com, JAKARTA—Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Bagir Manan, menyerahkan soal kapan dan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) kepada Dewan Pers. Menurutnya, alasan ini agar lebih netral lantaran Dewan Pers milik seluruh konstituen kewartawanan di Indonesia.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal ini menyusul adanya kisruh silang pendapat soal kapan dan bagaimana pelaksanaan HPN.

“Hak pelaksanaannya serahkan ke Dewan Pers saja. Bahwa panitia pelaksana nantinya bukan unsur Dewan Pers, tapi oleh salah satu ketua atau pengurus dari organisasi lain tidak masalah, yang penting kepanitiaan dikoordinasi Dewan Pers,” kata Bagir setelah pulang dari Padang untuk HPN, dalam rilis yang diterima Solopos.com, Senin (12/2/2018). (baca: AJI & IJTI Mendesak Revisi Tanggal HPN, Kritik Tema Perayaan di Padang

Seperti diketahui, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mendesak agar pelaksanaan HPN direvisi. Terutama menyangkut soal tanggal, 9 Februari, yang sejatinya itu adalah hari kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Peringatan tahunan ini mulai dilakukan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal itu sebagai Hari Pers Nasional.

Setelah Seoharto jatuh menyusul gerakan reformasi tahun 1998, ada sejumlah perubahan penting yang terjadi. Dalam bidang media, itu ditandai dengan lahirnya Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Sejumlah regulasi Orde Baru dibidang pers, juga dikoreksi. Termasuk di antaranya adalah pencabutan SK Menpen nomor 47 tahun 1975 tentang pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia.

Lahirnya Undang Undang Pers juga mendorong bermunculannya organisasi wartawan, selain perusahaan media-media baru. Sebelumnya regulasi media cetak diatur ketat melalui Permenpen No.01/Per/Menpen/1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

Ketentuan soal SIUPP ini juga akhirnya dicabut oleh Pemerintah pada tahun 1999. Tapi, HPN tetap 9 Februari mengacu hari lahir PWI. Padahal saat ini organisasi wartawan bukan cuma PWI.

Bagir menilai bahwa gejolak ingin keluar dari kungkungan PWI itu masuk akal karena saat ini organisasi wartawan tidak tunggal. Dia paham polemik penggantian tanggal itu dipicu oleh ulah Ketua PWI Margiono yang tidak memiliki etika yang kuat karena terjun ke politik praktis sebagai calon bupati Tulungagung, tapi masih menjabat ketua PWI. Inilah yang mencederai etika independensi wartawan dan menjatuhkan kredibilitasnya.

“Ya Margiono merasa perlu untuk tampil pidato di depan Presiden, dengan memberikan pujian supaya mencerminkan bahwa dia mendukung Jokowi dan berharap dapat dukungan pencalonannya,” kata Bagir.

Tapi, alih-alih memanfaatkan pidato yang elegan, Bagir menilai Ketua PWI malah melakukan stand-up comedy.

“Saya sedih, kok kepala institusi wartawan seperti itu,” imbuhnya.

Sejatinya bahwa pertemuan di Solo pada 1949 itu bukan cuma membahas soal PWI, tapi itu kali pertama membahas tentang peran perjuangan. Hanya kebetulan saja bareng acara PWI, tapi justru ajang pembahasan penting untuk tonggak perjalanan dunia kewartawanan berikutnya.

Bagir tidak bisa menyepakati mana yang lebih pas apakah Februari atau November pelaksanaan yang sesuai. Masing-masing memiliki alasan dan landasan yang bisa diperdebatkan.

“Kalau paling gampang kapan tonggak pers, tapi tidak ketemu titiknya, bagaimana kalau HPN disamakan dengan sejak Republik ini berdiri saja, 17 Agustus. Biar sepakat dan tak ada yang merasa paling benar,” katanya.

Ketua AMSI, Wenseslaus Manggut, menambahkan yang pasti Bagir setuju ada pembahasan soal HPN. Dia menyarankan permasalahan ini disampaikan ke Pemerintah agar dibahas bersama.