Ampuh Hadapi Krisis Ekonomi, PKL Tetap Harus Ditata

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/dokumen)

KULONPROGO—Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai sektor informal memiliki ketahanan yang cukup andal dibanding sektor usaha yang lain. Terbukti di saat unit usaha-usaha lain tersingkir akibat krisis ekonomi, sektor ini justru tumbuh dan berkembang. Namun keberadaan PKL mempnyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi bila tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Demikian dikatakan Nur Eni Rahayu saat menjadi juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Raperda Ketertiban Umum serta raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam rapat paripurna DPRD, tentang Pemandangan Umum Babak I terhadap dua Raperda tersebut, Jumat (10/5/2013)

Karena itu, tambah Eni, penataan dan pemberdayaan PKL merupakan hal yang penting dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Disamping itu, pemerdayaan merupakan perwujudan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan, ujarnya.

Ditambahkan pula, dengan adanya Perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL diharapkan akan memunculkan program dan sasaran yang tepat. Dengan demikian, nantinya akan dapat mencegah oknum PNS dan oknum-oknum lain yang memanfaatkan PKL untuk mengeruk keuntungan, sehingga tujuan untuk mennjadikan PKL seagai usaha yang tangguh dan mandiri dapat segera terwujud.

Senada dengan Eni, juru bicara Fraksi PDI-P Aji Pangaribawa. Ia menyatakan, PKL merupakan pihak yang paling merasakan dampak berbagai kebijakan pemerintah, terutama tentang ketertiban umum dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan adalah seringnya PKL menjadi korban penggusuran oleh Satpol PP sehingga mengalami banyak kerugian materiil dan nonmateriil.