Amien Rais Tuding Lahan Indonesia Dikuasai Asing, Pemerintah Pertanyakan Datanya

Amien Rais menuding mayoritas lahan Indonesia dikuasai asing. Pemerintah pun membantahnya.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menolak tudingan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebutkan 74% lahan di Indonesia dimiliki oleh asing.

Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun

“Yang benar? Datanya enggak ada itu. Kepemilikan sertifkat itu yang kita bagikan sertifikat rakyat. Tanahnya itu ada yang cuma 50 meter, 1 hektare, dan 10 hektare,” katanya di Istana Negara, Rabu (21/3/2018).

Menurutnya, jika yang dimaksudkan Amien adalah perusahaan, status lahannya adalah Hak Guna Lahan, bukan hak kepemilikan. Begitu pula dengan tanah hutan atau tanah industri. Jumlahnya pun diakuinya tidak banyak. Baca juga: Tepis Amien Rais, Sofyan Djalil Ungkap Tujuan Pembagian Sertifikat Tanah.

“Coba dilihat mana perusahaan yang menguasai tanah di Indonesia atau perkebunan asing. Enggak ada gitu lho,” tekannya.

Sofyan menyebut pemerintah telah menerbitkan setidaknya 5,3 juta sertifikat tahun lalu. Pada 2018, pemerintah kembali menargetkan jumlah pembagian sertifikat tanah naik menjadi 7 juta sertifikat, dan kemudian menjadi 9 juta sertifikat tanah pada 2019.

Khusus untuk tahun ini, dia menyebut sertifikat tanah baru bisa dirilis mulai dari April hingga Oktober. Hingga saat ini, BPN tengah melakukan sosialisasi, pengukuran, pendaftaran, baru akhirnya proses penerbitan sertifikat tanah. Baca juga: Luhut Ancam Bongkar Dosa Amien Rais, Fadli Zon Tuding Arogan.

“Sertifikatnya nanti April- Juni sampai dengan September- Oktober itu yang paling tinggi. Nanti kita lihat berapa, 7 juta tercapai atau tidak, pada bulan Oktober sudah ketauan. Bahkan kita yakin insya allah 7 juta bisa kita lampaui. Itu adalah langsung menyangkut hajat hidup orang banyak,” terangnya.

Dia menyebut cepatnya proses penerbitan dan pembagian sertifikat tanah memiliki korelasi langsung dengan peningkatan akses finansial masyarakat. “Di daerah-daerah yang sekarang sertifikatnya sudah banyak kita keluarkan, maka KUR dan pinjaman perbankan meningkat luar biasa. Ini menunjukan bahwa rakyat kita selama ini sangat membutuhkan itu,” tambahnya.