SOLOPOS.COM - Menkumham Yasonna Laoly (kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah), dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (kiri) mengikuti Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Puspa Perwitasari)

Meski Amien Rais mendesak PAN menarik menterinya dari koalisi pendukung Jokowi-JK, Menteri PAN-RB mengaku tak ikut urusan politik.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menyatakan hingga saat ini masih bekerja sesuai jabatannya meskipun ada permintaan dirinya mengundurkan diri.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Itu urusan politik, saya tidak ikut karena tugas saya sekarang hanya di profesional, bekerja,” kata Asman Abnur di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2017), dikutip Solopos.com dari Antara.

Ia menyebutkan hingga saat ini dirinya belum berkoordinasi lagi dengan pihak yang memintanya mundur. “Saya belum konsultasi lagi, nanti saya lihat, saya sekarang tugasnya kerja, kerja aja,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyuarakan agar partainya menarik diri dari Kabinet Kerja. Pernyataan itu disampaikan Amien Rais seusai menghadiri halal bihalal di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso, Minggu (23/7/2017).

Amien menginginkan Asman Abnur mundur dari jabatannya sebagai Menteri PAN-RB. Menanggapi desakan itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjawab singkat bahwa persoalan kabinet menjadi hak prerogatif presiden. “Ya itu hak prerogatif Presiden, itu haknya Presiden,” kata Zulkifili di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

Seusai bergabung dengan pemerintah saat itu, PAN mendapat posisi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diberikan kepada Asman Abnur. Namun, posisi PAN di barisan koalisi dipertanyakan mengingat sikap politik partai itu yang malah kerap berseberangan.

Terakhir, langkah PAN melawan pemerintah dengan menolak RUU Pemilu menuai kecaman. Kecaman datang dari Partai Nasdem dan PDIP. Nasdem tidak segan-segan meminta PAN hengkang dari koalisi partai pendukung pemerintah. “Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi,” kata anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi, Jumat (21/7/2017).

Memang, ketika partai-partai pendukung pemerintah mengambil sikap Paket A, yakni ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%-25%, PAN mengambil langkah sebaliknya. Partai yang didirikan Amien Rais itu lebih memilih bergabung bersama Gerindra, PKS, dan Demokrat uamh memilih Paket B dengan ambang batas pencalonan presiden 0 persen.

Tidak heran juga kalau Taufiqulhadi menyarankan menteri asal PAN keluar dari kabinet kerja Jokowi-JK. PAN menempatkan satu kursi di kabinet yakni Menpan RB Asman Abnur.

Senada dengan NasDem, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira lebih tegas lagi menyatakan bahwa kalau PAN sudah tidak lagi berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. “Dengan sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah, sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerja sama partai-partai pendukung pemerintah,” kata Andreas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya