Tutup Iklan
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) menunjukkan buku berjudul Jokowi People Power saat jeda pemeriksaan untuk Shalat Jumat di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5/2019). (Antara-Aprillio Akbar)

Solopos.com, SOLO -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kembali mempertanyakan rencana rekonsiliasi Prabowo Subianto dengan kubu presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Bahkan dia mempertanyakan keseriusan rekonsiliasi itu.

Hal itu diungkapkan oleh Amien Rais dalam video yang diunggah di akun Instagram @amienraisofficial, Rabu (24/7/2019). Menanggapi pertemuan Prabowo dan Jokowi serta Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dia menegaskan keinginannya agar kubu pendukung Prabowo di Pilpres 2019 menjadi oposisi ketimbang bergabung pemerintah.

"Saudara-saudaraku sejak semula setelah Pilpres selesai saya cenderung kuat sekali untuk menganjurkan agar partai-partai yang bergabung dalam 02 malah jadi oposisi saja. Apalagi setelah kita ketahuii bahwa Bawaslu dan KPU, kemudian putusan MK, demikian yang menggelegar artinya ketua MK mengatakan hanya takut kepada Allah kemudian disamping disaksikan sidang-sidang oleh rakyat tapi juga Allah menyaksikan, tidak akan ada yang bisa mengintervensi, dan lain sebagainya itupun sudah kita terima," kata Amien.

Dia menyebut ada dua kemungkinan dalam rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, yaitu benar-benar rekonsiliasi atau rekonsiliasi pura-pura. "Sekarang saya akan berbicara. Kalau ada rekonsiliasi yang dikejar-kejar, ada dua intinya. Rekonsiliasi ethok-ethok atau rekonsiliasi beneran," sambung Amien.

Rekonsiliasi ethok-ethok itu, kata Amien, adalah rekonsiliasi dengan tawaran kursi jabatan yang ditawarkan oleh kubu Jokowi. Lalu kubu yang menjadi pesaing dalam Pilpres 2019 kemudian menerimanya.

"Rekonsiliasi ethok-ethok itu kalau artinya hanyalah kooptasi. Jadi petahanan menang, kemudian menawarkan beberapa kursi, lantas yang ditawari juga bergembira ria, mengatakan, semua keputusan yang khusus presiden, hak prerogratif presiden tidak ada yang bisa menggugat, dan lain-lain," ujarnya.

Jika hal itu terjadi, kata Amien, hal itu merupakan aib dan memalukan. "Ya seperti sangat latah begitu, alangkah aibnya, alangkah malunya, ya. Hanya dengan beberapa kursi, kemudian tersandera tidak bisa lagi memberikan kritik, dan lain-lain, maka hanya seperti ini ethok-ethok lupakan saja. Jadi ini terus terang juga PAN. 'Ya Allah, PAN PAN PAN partaiku yang kau dirikan jangan ikut latah dan rekonsiliasi ethok-ethok itu'."

Sedangkan rekonsiliasi yang benar, katanya, adalah jika tim Prabowo dan tim Jokowi duduk bersama untuk membahas visi dan misi yang berbeda. Pasalnya, Amien Rais menilai visi keduanya sangat berbeda.

"Nah, rekonsiliasi yang beneran sungguh sungguh itu, duduk antara tim Prabowo dan tim Pak Jokowi. Karena Prabowo itu jelas, dalam kampanye itu menggaris bawahi pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemudian air, hankam, harus kuat dan setop mengalirnya sumber daya alam kita secara ugal-ugalan keluar negeri. Semua itu dipayungi dan berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945."

"Sementara saya kaget Presiden Jokowi berpidato di Sentul 14 Juli itu sama sekali enggak ada kaitan dengan UUD 1945, pasal 33, dan lain-lain. Jadi saya kira ini sesuatu yang memang harus kita cermati ya."

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten