Budayawan Emha Ainun Najib atau yang akrab disapa Cak Nun (tengah), saat menggelar diskusi dengan wartawan di Semarang, Rabu (3/4/2019). (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)

Solopos.com, SEMARANG — Budayawan Emha Ainun Najib angkat bicara terkait wacana people power yang didengungkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. Menurut pria yang akrab disapa Cak Nun itu, people power tidak mungkin bisa dilakukan di Indonesia, karena bukan budaya bangsa.

“Ada semacam asumsi, hampir mendekati hipotesis, tapi belum mendekati kesimpulan. Ada empat hal yang bisa membuat manusia Indonesia berubah, baik secara antropologi, DNA, maupun budaya. Satu endemi, bencana besar-besaran, dan revolusi oleh pemimpin,” ujar Cak Nun saat berdialog dengan para jurnalis di Semarang, Rabu (3/4/2019) siang.

Cak Nun menyebut revolusi pemimpin yang dimaksud adalah keinginan mengubah sesuatu keadaan yang diinisiatif oleh pemimpin bangsa. Pemimpin itu memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari seluruh masyarakat dan bukan satu kelompok tertentu.

Namun permasalahannya, menurut Cak Nun, saat ini Indonesia tidak memiliki sosok pemimpin tersebut. Jika pun ada, ia hanya mewakili satu atau dua kelompok tertentu dan tidak menyeluruh.

“Jadi saya rasa tidak mungkin ada people power. Saya pernah punya pengalaman saat Pak Harto [Presiden ke-2 Indonesia] lengser. Eh, ujung-ujungnya malah rewel sendiri-sendiri dengan sesama teman. Ujung-ujungnya malah pada minta jadi menteri,” imbuh Cak Nun.

Cak Nun menilai people power yang digagas Amien Rais itu justru akan menyebabkan konflik horizontal. Hal itu dikarenakan tujuan dari people power tersebut terpaku pada kepentingan satu kelompok.

“Jadi, saya tidak percaya akan ada people power, malah jadi benturan horizontal. Enggak akan bisa, wong segmented. Jika anda pawang mungkin bisa. Enggak ada revolusi yang berguna di situ,” jelasnya.

Sebelumnya, Amien Rais menyatakan akan melakukan people power atau mengerahkan massa sebanyak-banyaknya daripada melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika terjadi kecurangan dalam Pilpres 2019.

Pernyataan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu pun mengundang reaksi dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang tidak setuju dengan pernyataan mantan Ketua MPR itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten