Amdal Lalin 27 Hotel Ditahan
ilustrasi (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/solopos.com)
ilustrasi (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/solopos.com)

SOLO—Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo mulai gerah menyusul kian menjamurnya hotel berbintang di Kota Bengawan. Hingga kini, sebanyak 27 pengajuan kajian analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin) hotel ditahan Dishubkominfo. Kepala Dishubkominfo Solo, Yosca Herman Soedrajad, ketika dijumpai wartawan akhir pekan lalu, menilai menjamurnya pendirian hotel bakal berpengaruh terhadap tingkat kemacetan lalu lintas di Solo.

Terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan ruang parkir yang memadai. Yosca mengaku mulai khawatir pembangunan hotel yang berimbas besar terhadap tingkat kemacetan lalu lintas. Meski di sisi lain, pembangunan hotel menunjukkan pertumbuhan ekonomi kota yang berjalan sangat baik.

”Saya ini sudah matur Bapak [Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo] untuk memperketat izin pendirian hotel. Karena ini jumlahnya sangat banyak sekali,” tuturnya.
Yosca menuturkan tidak bisa berbuat banyak dengan menjamurnya pembangunan hotel di Solo. Menurutnya gerbang utama pengetatan pendirian hotel ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) serta Dinas Tata Ruang Kota (DTRK).

”Rekomendasi pendirian utama itu ada di sana, termasuk IMB. Baru setelah IMB, masuk ke amdal lalin. Hla di sini ini kami yang susah,” katanya.
Yosca mengungkapkan masih menahan 27 pengajuan amdal lalin pendirian hotel. Yosca mengaku semakin memperketat proses amdal lalin. Yosca membantah jika pihaknya tak proinvestasi. Menurutnya langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian kemacetan lalu lintas. Dikatakannya, maraknya pembangunan hotel ini memang berdampak bagus bagi perekonomian.

Namun, lanjut dia, pemerintah harus memikirkan efek lainnya sehingga izin yang dikeluarkan tidak menjadi bumerang. ”Kami tidak akan mengeluarkan izin amdal lalin bila pemilik hotel belum menyiapkan satuan ruang parkir,” tegasnya.

Yosca menyebutkan hotel berbintang yang siap meramaikan Kota Solo tumbuh di jalan-jalan protokol seperti Jl Slamet Riyadi, Jl Moewardi, Jl Ir Sutami dan lain sebagainya. Menurutnya, keberadaan hotel tersebut berada di jalur cepat. Selama ini, Yosca menemukan beberapa persoalan pelanggaran amdal lalin di antaranya belum terpenuhinya penyediaan 10% lahan untuk ruang parkir.

Selain itu masih banyaknya manajemen yang belum memenuhi jalur masuk-keluar (in-out) sesuai manajemen rekayasa lalu lintas. Sehingga menimbulkan kemacetan di jalur tersebut. Bahkan tak sedikit, lanjut dia, pembangunan hotel mendapat protes keras dari masyarakat sekitar.

Dari data yang dimiliki dinas tersebut, volume kendaraan yang melintas di jalur cepat meningkat hingga 40 persen dari angka lalu lintas harian (LHR). Peningkatan tersebut berpotensi memicu kecelakaan, mengingat jumlah kendaraan yang melintas di kawasan tersebut tergolong tinggi. ”Hal-hal inilah yang kami minta diperhatikan. Kami juga minta agar pemilik mematuhi rekomendasi yang telah diberikan,” katanya.

Salah satu warga Kelurahan Gilingan, Sundoro, mengeluhkan rencana pembangunan hotel di bekas Depo Pertamina Gilingan. Pembangunan itu akan berimbas pada kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Utamanya pada jam-jam padat pagi dan sore hari. ”Tidak ada hotel saja sudah macet. Apalagi tambah ada hotel bisa tambah parah. Ini harus ada solusinya,” pintanya.

Pada Desember lalu, sebanyak 24 bangunan yang melanggar analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin) terancam ditutup oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo. Penutupan itu dilakukan jika pengelola bangunan tidak bisa mencari solusi terkait pelanggaran amdal lalin tersebut.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho