Solopos.com, SOLO — Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya peretasan website maupun database Pemilu 2024. Langkah-langkah antisipasi tersebut seperti dengan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Pernyataan itu disampaikan Komisioner KPU RI Divisi Perencanaan Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik, Juliyanto Sudrajat, saat berkunjung ke Griya Solopos Jl Adi Sucipto 190 Solo, Selasa (27/2/2022).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Kalau ada peretasan kami kan kayak Sipol ini bekerja sama dengan ITB, dengan pengembangnya ITB. Jadi kampus kami libatkan. Ketika ada upaya-upaya peretasan, kami tahu datanya. Siapa saja yang mencoba masuk untuk menjebol, ada semua, terekam semua,” ujarnya.
KPU RI menurutnya juga menggandeng sejumlah institusi negara yang membidangi pengamanan siber untuk melindungi data Pemilu 2024. Institusi itu seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Mabes Polri.
Dengan pelibatan institusi atau lembaga itu diharapkan upaya peretasan data dan website KPU RI tidak bisa dilakukan. Julianto mengakui ada potensi atau ancaman peretasan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu Pemilu 2024.
Baca Juga: Tak Mau Ada Tumbal Pemilu 2024, KPU Perketat Syarat Kesehatan Anggota PPK-PPS
“Kami bekerja sama dengan BSSN, BIN, dan Mabes polri, untuk menjaga itu. Mereka kami libatkan karena ini menyangkut kepentingan negara,” tandas dia. Lebih jauh, Drajat, sapaannya, menjelaskan website KPU RI yang mencakup sejumlah kanal sistem informasi.
Seperti Sistem Informasi Logistik atau Sipol yang akan merekap semua kebutuhan logistik Pemilu 2024. “Termasuk alur distribusi logistik sehingga kami akan mengetahui logistik sudah terdistribusi ke mena saja, daerah mana yang belum, dan sebagainya,” kata dia.
Penepatan Parpol Peserta Pemilu
Ada juga Sistem Informasi Pencalonan atau Silon KPU yang akan mencakup berbagai informasi pencalonan pada Pemilu 2024. Tidak terkecuali pencalonan anggota DPD, termasuk berkas dukungannya.
Baca Juga: Tak Ingin Dejavu, Bawaslu Jateng Targetkan Nol Pelanggaran di Pemilu 2024
“Harus mengisi untuk DPD salah satunya, termasuk berkas-berkas dukungan harus diinput ke Silon ini. Juga calon anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan Silon. Kalau PPK, PPS kan pakai Siakba. Ada juga Sistem Informasi Dana Kampanye, [Sidakam] yang mencakup data pelaporan dana kampanye calon-calonnya,” paparnya.
Untuk daerah pemilihan (dapil) seluruh Indonesia, menurut Drajat, lebih dari 2.900 sehingga jenis surat suara yang harus disiapkan juga lebih dari 2.900 surat.
“Otomatis jenis surat suara juga 2.900 jenis dengan nama berbeda dan tidak boleh salah satupun saat menulis nama caleg. Salah satu huruf pun salah. Bisa diprotes. Jadi rumit sekali,” tegasnya.
Baca Juga: Sosialisasi Terbatas Caleg/Capres, DPR: Meramaikan Demokrasi Kok Dilarang
Seperti diketahui, KPU sudah memulai tahapan Pemilu 2024 sejak Juni 2022 lalu. Tahapan terakhir yang baru dilalui adalah penetapan dan pengundian nomor urut partai politik (parpol) peserta pemilu. Ada 17 parpol nasional dan enam parpol lokal Aceh yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024.
Namun, ada satu parpol yang mengajukan sengketa setelah dinyatakan tidak lolos verifikasi, Partai Ummat. Saat ini, KPU tengah melakukan verifikasi ulang parpol tersebut dan jika hasilnya lolos verifikasi akan ditambahkan sebagai parpol peserta Pemilu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
