ALUN-ALUN UTARA JOGJA : Ruang Publik, Tapi Bukan Tempat Parkir atau Berjualan

Alun-alun Utara Jogja ditata. Tempat ini merupakan ruang publik namun bukan tempat parkir atau berjualan

Harianjogja.com, JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengijinkan pagar tembok bangunan pendopo pekapalan di timur Alun-alun Utara (Altar) dibongkar, agar pedagang kaki lima (PKL) di area tersebut bisa terlihat dari luar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya tidak keberatan agar [pagar tembok] ini dirobohkan supaya pedagang kelihatan dari luar. Tidak masalah karena ini aslinya juga tidak ada,” kata Sultan dalam acara pencanangan Altar di Pendopo Pekapalan, Kamis (13/8/2015).

Pagar tembok bangunan pendopo Pekapalan dibangun pada 2013 lalu. Tembok sepanjang sekitar 200 meter, dan tinggi lebih kurang 1,5 meter terbentang menutup halaman depan pendopo Pekapalan. Para PKL yang berjualan di halaman pendopo itu memang kurang terlihat jelas dari jauh karena terhalang pagar, terutama pada malam hari.

Sultan mengatakan dirinya tidak keberatan kawasan Pekapalan digunakan untuk berjualan, meski pekapalan bukan fungsinya untuk berjualan, namun dia meminta pedagang menjaga kebersihan, dan tidak lagi berjualan di jalan, trotoar, dan altar.

Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengakui altar memang ruang publik, namun fungsinya bukan untuk jualan dan lokasi parkir. Altar dan Alun-alun Kidul (Alkid) adalah bagian dari Kraton, sehingga kondisi Alun-alun bisa menggambarkan kondisi Kraton.

“Kalau alun-alun kumuh sama dengan Kraton dan saya pun kumuh. Saya tidak merasa kumuh. Ini sangat prinsip bagaimana Alun-alun itu bersih,” ungkap Sultan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah, Pemda DIY, Didik Purwadi memaparkan, penataan altar meliputi beberapa bagian di antaranya pembangunan sarana dan prasaran fisik, perbaikan bangunan cagar budaya, pengaturan pedagang, pengaturan lalu lintas, transportasi dan parkir.

Menurutnya, penataan altar baru selesai pada pengaturan pedagang. Adapun pembangunan fisik yang sudah dimulai sejak 2013 sudah menyelesaikan sebagian perbaikan bangunan pekapalan, drainase, pengadaan parkir Ngabean, pengadaan dua unit kendaraan sweaper (mobil pembersih sampah), toilet underground, dan lapak semi permanen, serta 90 grobak PKL.

“Ada 129 lapak semi permanen dilengkapi air bersih dan drainase serta 90 gerobag,” papar Didik.

Didik mengatakan, pada tahun ini masih ada beberapa pengerjaan rehabilitasi bangunan pekapalan di sisi barat oleh Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY, Rani Sjamsinarsi mengatakan sudah Rp22 miliar anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan fisik kawasan Kraton. Tahun ini, pihaknya kembali menganggarkan Rp4,7 miliar untuk penyelesaian.

Namun untuk perobohan pagar tembok pekapalan seperti diusulkan Sultan, Rani mengaku masih menghitung anggarannya.