Alumni GMNI : Dana aspirasi bukti politik tanpa ideologi

Solo (Espos)–Usulan dana aspirasi oleh DPR dinilai Ketua Umum Alumni GMNI Nasional, Palar Batubara sebagai bukti sebuah politik tanpa ideologi. Bahkan, usulan tersebut dianggap sebagai bentuk politik transaksional dan pragmatisme.

“Kalau dalam membangun bangsa hanya memakaki nalar transaksional dan pragmatisme, lebih baik dibubarkan saja negara ini,” tegasnya dalam pertemuan alumni GMNI di Hotel Novotel, Sabtu (19/6).

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Mantan Anggota DPR RI tahun 1990-an itu menegaskan, saat ini diakui banyak lahir politisi yang bermental pragmatis. Mereka lahir dari tradisi yang tak mengenal nilai-nilai dan ideologi besar bangsa Indonesia. Hal itulah yang menurut Batubara kemudian melahirkan gagasan-gagasan konyol, seperti halnya dana aspirasi tersebut.

“Saya akui, mereka (politisi sekarang-red) banyak yang terjebak pragmatisme tanpa ideologi. Kan banyak pengusahanya, jadi logika yang dibangun ya logika dagang,” paparnya.

DPR RI, menurut Batubara, harus mulai membangun komunikasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi jika beralasan untuk membangun daerah. Sebab, wewenang membangun daerah ialah eksekutif melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

“Jangan lantas mengatasnamakan konstituen untuk dalih. Tugas legislatif itu bukan di sana,” paparnya. Jika hal itu terus dilakukan, lanjut Batubara, maka sebuah negara ini lambat laun akan dibangun dengan asas irrasionalitas. “Ide dana aspirasi itu selain hanya mementingkan kepentingan pribadi, juga tak rasional,” imbuhnya.

Menurutnya, pemahaman trias politika, di mana ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dipahami secara utuh. Ketiga unsur tersebut mutlak berdiri sendiri dan dijalankan tugasnya sesuai tugas pokoknya. “Bukannya, legislatif main ke domain eksekutif. Bisa rusak negara ini,” paparnya.

Terkait itulah, ketegasan Prediden sangat diharapkan peranananya. Sebab, ketegasan seorang presiden adalah mutlak sebagai kepala negara. “Jangan mau diancam-ancam. Presiden itu bertangungjawab kepada rakyat,” paparnya.

asa