Alokasi Pupuk Bersubsidi Wonogiri Dipangkas

 Solopos.com, WONOGIRI—Alokasi pupuk bersubsidi pada 2019 untuk Kabupaten Wonogiri kurang dari jumlah rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Pengurangan alokasi ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi permasalahan serius baik di tengah maupun akhir tahun.

 Data Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Wonogiri menyebutkan pada 2018 serapan pupuk rata-rata di atas 90%. Pupuk urea misalnya, dari alokasi 28.000 ton berhasil direalisasikan 25.391 ton. Lalu, SP-36 dari alokasi 5.955 ton disalurkan sebesar Rp5.583,4 ton.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Sedangkan, pada 2019 terjadi pengurangan alokasi pada jenis pupuk urea dari alokasi 28.000 ton (2018), turun menjadi 24.713 ton (2019), sementara RDKK 2019 sebesar 37.537 ton. Lalu, pupuk SP-36 dari 5.955 ton turun menjadi 5.300 ton, sementara RDKK sebesar 22.345 ton. Pengurangan juga terjadi pada pupuk NPK dari tahun lalu 20.800 ton menjadi 17.291 ton dengan RDKK sebesar 54.266 ton. Sebaliknya, alokasi pupuk organik naik dari semula 6.865 ton menjadi 7.984 ton dengan RDKK 21.745 ton).

Kepala DPP Wonogiri, Safuan, mengatakan hasil evaluasi penyaluran pupuk pada 2018 ditemukan sejumlah permasalahan yakni alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai kebutuhan sehingga perlu realokasi. Data petani dan pemilikan lahan serta kebutuhan pupuknya belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Persoalan lain yang muncul adalah ketiadaan jaringan komunikasi sehingga transaksi secara elektronik tidak mungkin dilakukan, belum lagi alat EDC (electronic data capture) yang tidak siap pakai. Perlu ada upaya untuk memudahkan petani menebus pupuk.

“Berkaitan dengan alokasi pupuk bersubsidi 2019 khususnya NPK/Phonska berkurang sebanyak 3.509 ton dibandingkan alokasi 2018, perlu antisipasi dini agar di pertengahan atau pun di akhir tahun tidak terjadi permasalahan serius,” kata Safuan dalam sambutannya di sela-sela evaluasi dan koordinasi penebusan pupuk bersubsidi di hadapan kelompok tani, pengelola kios pupuk lengkap (KPL), stakeholder lainnya di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (27/2).

Pada kesempatan itu, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, meminta berbagai persoalan teknis yang dihadapi petani mulai dari kendala peralatan, koneksi jaringan, kurangnya pemahaman petani dalam menebus pupuk melalui Kartu Tani, data pemilikan lahan yang belum sesuai harus segera diselesaikan agar petani mendapat kepastian memperoleh pupuk pada setiap musim tanam.

Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan (KUKM dan Perindag) Wonogiri, Wahyu Widayati, mengatakan di Wonogiri, pupuk bersubsidi disalurkan melalui 214 KPL dari total 294 desa. Satu KPL ada yang mengaver 2-3 desa.

Wahyu menjelaskan meski petani akan dipermudah dalam mendapatkan pupuk, pengawasan distribusi pupuk harus ketat. KPL diminta menyalurkan pupuk sesuai dengan RDKK yang diterima. RDKK memuat nama dan alamat penerima termasuk kuota yang diberikan kepada petani. “Kalau ada penyimpangan yang dikenai sanksi KPL mulai dari admistrasi hingga pengembalian kerugian negara. Kami berharap jangan sampai terjadi,” kata Wahyu.