Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah mempertahankan sejumlah program perlindungan sosial pada tahun ini sejalan dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19. Ada tujuh progran bantuan sosial yang akan tetap diberikan kepada masyarakat tahun ini.
"Terkait pemulihan ekonomi nasional, percepatan dan kebangkitan ekonomi terus diupayakan pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang MPL-PGI, Senin (25/1/2021).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Dan di tahun 2021 ini, program perlindungan sosial tetap dilanjutkan. Program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Desa tetap dilanjutkan. Selain itu juga ada insentif tenaga kesehatan dan pemberian insentif usaha termasuk Bantuan Modal Kerja bagi UMKM agar mampu bertahan dan bergerak kembali," terangnya.
Baca Juga: BPNT Sukoharjo Mulai Disalurkan, 9.778 Penerima Dinonaktifkan
Terkait vaksinasi, Jokowi menuturkan program tersebut telah dimulai. Ia juga telah menginstruksikan agar selesai sebelum akhir 2021. "Terkait dengan penanganan isu kesehatan, program vaksinasi Covid-19 telah dimulai, dan saya perintahkan agar vaksinasi ini selesai sebelum akhir 2021," katanya.
Pihaknya telah memesan 426 juta vaksin untuk disuntikkan ke 181,5 juta penduduk Indonesia. Vaksin tersebut berasal dari 4 perusahaan dan negara yang berbeda.
"Kita sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari 4 perusahaan dan negara yang berbeda, kita telah menyiapkan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan 3 ribu rumah sakit yang akan mendukung vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia," ujar Jokowi.
Baca Juga: Solo Perpanjang PPKM, Rudy Sebut Pernyataan Menko Perekonomian Kontradiktif Dengan SE Mendagri
BLT UMKM
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan modal UMKM dipastikan akan kembali diberikan pada tahun 2021 ini. Program itu merupakan bantuan presiden (banpres) produktif senilai Rp2,4 juta.
"Tadi dalam rapat dengan Bapak Presiden mengarahkan UMKM tetap diberikan bantuan permodalan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam press briefing, Kamis (21/1/2021).
Sayangnya, dia tidak menjelaskan secara rinci sampai kapan BLT UMKM diperpanjang. Saat ini terkait kelanjutan pelaksanaannya sedang disiapkan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga: Begini Analisis Refly Harun Kala Penembakan Laskar FPI ke ICC Den Haag
"Nah ini yang sedang kami siapkan dengan Ibu Menteri Keuangan," ucapnya.
Tidak hanya BLT UMKM, bantuan perlindungan sosial lainnya untuk masyarakat juga diperpanjang seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, hingga bantuan sosial (bansos) tunai lainnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung.
Selain itu, insentif pajak juga ikut diperpanjang sampai 2021 mulai dari pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk badan/instansi pemerintah dan rumah sakit, pembebasan impor atau perolehan barang kena pajak, dan percepatan pengembalian atau restitusi PPN.
Baca Juga: Satgas Ajak Masyarakat Perangi Hoaks Vaksin Covid, Ini Cara Mengeceknya
"Kalau 2020 kemarin persiapannya Rp 120 triliun tapi tidak terpakai semua sehingga tentu tahun ini kita berikan Rp 20,26 triliun. Jadi ada dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah Rp 3,1 triliun, pembahasan PPH impor Rp 12 triliun, kemudian pengembalian atau restitusi PPN sebesar Rp 5,3 triliun," ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
