Alhamdulillah, Insentif Guru Madrasah Non-PNS Cair Awal Oktober

Kementerian Agama akan menyalurkan insentif untuk 300.000 guru madrasah non-PNS paling lambat awal Oktober.

 Guru membimbing siswa saat mengikuti proses belajar mengajar tatap muka terbatas di SD Negeri Pejaten I di Kramatwatu, Serang, Banten, Senin (23/8/2021). Pemerintah setempat secara selektif memberi izin bagi sekolah-sekolah di zona hijau memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan pembatasan separuh dari kapasitas kelas serta penerapan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.

SOLOPOS.COM - Guru membimbing siswa saat mengikuti proses belajar mengajar tatap muka terbatas di SD Negeri Pejaten I di Kramatwatu, Serang, Banten, Senin (23/8/2021). Pemerintah setempat secara selektif memberi izin bagi sekolah-sekolah di zona hijau memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan pembatasan separuh dari kapasitas kelas serta penerapan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.

Solopos.com, Jakarta — Kementerian Agama akan menyalurkan insentif guru madrasah bukan pegawai negeri sipil (PNS) pada akhir September atau paling lambat awal Oktober.

“Kami perkirakan, semoga akhir September atau awal Oktober 2021, dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru bukan PNS penerima insentif,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulis dikutip detikcom, Selasa (28/9/2021).

Yaqut mengatakan Surat Perintah Pembayaran Dana sudah terbit. Selanjutnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan menyalurkan anggaran yang sudah teralokasi di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Agama ke rekening bank penyalur insentif guru madrasah non-PNS.

Baca Juga: Peroleh 2,6 Juta Vaksin Per Pekan, Jateng Genjot Vaksinasi Remaja

Insentif akan diberikan kepada guru non-PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Tujuannya memotivasi guru madrasah agar lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Dengan begitu diharapkan terjadi peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar peserta didik di RA dan Madrasah,” tutur Yaqut.

Terpisah, Dirjen Pendidikan Islam, M. Ali Ramdhani menambahkan insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria. Dia mengklaim total kuota telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru di setiap provinsi.

“Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak karena jumlah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak,” ujarnya.

Baca Juga: Masuk Yogyakarta, Bus Pariwisata Bakal Diperiksa Ketat

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenag akan menyalurkan insentif untuk 300.000 guru madrasah non-PNS. Besaran anggaran yang dikucurkan mencapai Rp647 miliar.

Berikut kriteria yang akan menerima insentif tersebut. Ada 12 kriteria yang harus diperhatikan:

Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (Simpatika). Mereka belum lulus sertifikasi.

Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama.

Baca Juga: Jangan Sampai Terlambat Jadi Peserta BPJS Kesehatan, Ini Alasannya

Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah/pemerintah daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat dua tahun secara terus menerus dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV. Memenuhi beban kerja minimal enam jam tatap muka di Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal). Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.

Belum usia pensiun (60 tahun). Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah. Terakhir, tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.


Berita Terkait

Berita Terkini

Lukisan Picasso Terjual Hampir Rp1,5 Triliun dalam Lelang di Las Vegas

Sebanyak 11 karya seni Pablo Picasso yang telah dipajang di sebuah hotel Las Vegas selama lebih dari dua dekade telah terjual Rp1,5 triliun.

Erdogan akan Usir 10 Dubes Negara-Negara Barat, Termasuk AS

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk menyatakan 10 duta besar negara-negara Barat.

China akan Hapus PR dan Bimbel Berlebihan yang Membebani Siswa

China telah mengeluarkan undang-undang pendidikan baru yang bertujuan mengurangi tekanan pekerjaan rumah yang berlebihan dan bimbingan belajar intensif setelah sekolah.

Protes Rumah Direkam Google, Khairul: Kompleks Saya Jalan Buntu

Khairul mengatakan surat itu berupa dukungan Google untuk melaksanakan GSV dalam rangka Asian Games 2018.

Satpol PP di Aceh Bantah Siksa Anjing hingga Mati

Anjing tersebut kemudian berusaha memberikan perlawanan ketika akan ditangkap petugas.

Tragedi Rumah Runtuh Kalideres, Korban: Jaga Diri, Adik Lu Gue Bawa

Andriawan tak menyangka bila ucapan ibunya itu merupakan yang terakhir untuknya.

Akun FB Tersangka Korupsi Unggah Keluhan, KPK Razia Sel Tahanan

Andi Putra membuat surat pernyataan. Isinya, yakni dirinya memastikan tidak menulis pesan status di akun tersebut.

Sejarah Hari Ini : 25 Oktober 2010, Gempa dan Tsunami Terjang Mentawai

Beragam peristiwa penting terjadi pada 25 Oktober selengkapnya terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Ustaz Yusuf Mansur Doakan Golkar Menang Pemilu, Ini Alasannya

Ustaz Yusuf Mansur memang memiliki hubungan baik dengan Partai Golkar sebab dahulu kakeknya merupakan kader Golkar.

Menteri BUMN: Garuda Harus Fokus Penerbangan Domestik!

Berdasarkan data Garuda Indonesia, diketahui penumpang tujuan domestik mendominasi sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp1.400 triliun.

Pakai Pelat Nomor Khusus, Rachel Vennya Telat Bayar Pajak

Polisi mengungkap data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bahwa mobil Rachel Vennya sudah telat membayar pajak selama dua bulan.

"Kemenag Hadiah untuk NU" Tuai Kontroversi, PBNU: Menag Tak Bijaksana

Menag Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi.

Elektabilitas Ditanggapi Sinis DPP PDIP, Ganjar Pranowo: Survei Apa?

Ganjar justru memberikan apresiasi kepada koleganya di PDIP yang juga kerap muncul di sejumlah survei, Tri Rismaharini. 

Pengamat Sebut Prabowo Capres Pilihan Milenial

Posisi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi juga ikut mengenalkan Prabowo kepada generasi muda.

Soal "Kemenag Hadiah untuk NU", Muhammadiyah Takkan Komplain

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut seharusnya Menteri Agama berlaku adil kepada seluruh ormas.

Pindah Agama Sukmawati Peristiwa Personal, Jangan Direspons Berlebihan

Sukmawati memutuskan pindah Hindu karena ingin kembali ke agama leluhurnya.