Alamak! Defisit Anggaran Makin Bengkak, Pemerintah Andalkan Surat Utang
Ilustrasi (JIBIBisnis Indonesia/dok)

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah menetapkan defisit anggaran di angka 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Persentase defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sudah dikoreksi tiga kali.

Pemerintah untuk ketiga kalinya kembali mengubah outlook defisit APBN tahun 2020 dari 6,27 persen menjadi 6,34 persen dari PDB. Pelebaran defisit fiskal ini merupakan implikasi dari perkiraan pendapatan negara yang masih jauh dari ekspektasi.

Di satu sisi, tingginya kebutuhan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memaksa pemerintah menambalnya dengan meningkatkan jumlah pembiayaan dalam APBN.

Kredit Properti Bersubsidi Tumbuh 10%, Non Subsidi Anjlok 40%

"Insya Allah direncanakan aktual seperti itu [defisit 6,34 persen]," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani kepada Bisnis.com seperti dikutip Rabu (3/6/2020).

Dokumen Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (2/6/2020), menunjukkan volatilitas anggaran ini banyak dipengaruhi perubahan outlook belanja negara. Total outlook belanja APBN tahun 2020 mencapai Rp2.738,4 triliun atau lebih tinggi Rp124,5 triliun dari outlook Perpres No.54/2020.

Angka per 2 Juni ini juga lebih tinggi dari skema outlook belanja negara yang kedua yakni Rp2.720,1 triliun.

Terima Kasih Bank Jateng, 546 Nasabah di Sragen Dapat Keringanan Kredit

Dalam dokumen itu dijelaskan, melonjaknya kebutuhan belanja dipicu oleh perubahan komponen dalam struktur belanja negara. Pertama, subsidi elpiji yang semula Rp6,5 triliun menjadi Rp9,95 triliun. Pembengkakan subsidi elpiji terjadi karena penyesuaian harga kontrak dengan Aramco.

Kedua, naiknya komponen anggaran belanja lain-lain yang dalam skema kedua semula Rp491,5 triliun menjadi Rp503,9 triliun. Jumlah ini jika dibandingkan dengan outlook dalam Perpres No.54/2020 melonjak Rp143,8 triliun.

Penambahan outlook belanja lain-lain ini terutama disebabkan meningkatnya anggaran untuk tambahan belanja stimulus dari Rp60 triliun menjadi Rp73,4 triliun. Komponen belanja stimulus yang melonjak signifikan adalah belanja imbal jasa penjaminan dari Rp5 triliun menjadi Rp15 triliun.

Demi Stabilitas Ekonomi, Pemkot Madiun Akan Buka Lagi Sunday Market

Surat Berharga Negara

Bertambahnya alokasi belanja negara ini kemudian memicu pembengkakan outlook pembiayaan. Jika skema outlook anggaran sebelumnya mematok defisit di angka Rp1.028,5 triliun, skema terbaru menjadi Rp1.039,2 triliun

Membengkaknya defisit anggaran berisiko mengerek tingkat rasio utang terbadap PDB. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan tingginya kebutuhan utang dalam APBN selama pandemi Covid-19 mencapai 37,6 persen pada 2020.

Kota Solo Deflasi 0,20%, Baru Kali Ini Lebaran Tak Signifikan Kerek Harga

Persentase nilai utang bakal kian lebar pada 2023 yang tembus 38,3 persen terhadap PDB. "[Tahun] 2020-2023 merupakan proyeksi yang dipengaruhi dinamika perekonomian dan kebijakan yang ditempuh pemerintah," tulis Kemenkeu.

Sebagian besar kebutuhan utang pemerintah akan dipenuhi dengan penerbitan surat berharga negara (SBN). Total SBN yang dibutuhkan senilai Rp1.497,6 triliun (neto). Sedangkan, total SBN bruto mencapai Rp1.533, 1 triliun.

Total realisasi SBN hingga 20 Mei 2020 mencapai Rp420,8 triliun dan penurunan giro wajib minimum perbankan yang mencapai Rp110,2 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan SBN pada Juni-Desember 2020 mencapai Rp1.002,1 triliun. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, apakah investor berminat membeli SBN?

Sumber: Bisnis.com


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho