Solopos.com, JAKARTA -- Beredar kabar pemerintah akan memberlakukan lockdown untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 yang tak terkendali. Lockdown versi pemerintah kemungkinan bernama PPKM darurat. Kabarnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini akan diberlakukan besok, 30 Jun 2021, hingga dua pekan ke depan.
Terkait kabar tersebut Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, dr. Alexander K. Ginting, mengakui pemerintah sedang menggodok opsi kian memperketat PPKM kabupaten/kota. Tujuannya untuk membatasi kegiatan dan mobilitas warga.
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik
"Sedang dalam penggodokan untuk melihat PPKM kabupaten kota yang superketat untuk membatasi mobilisasi penduduk," tegas Alex seperti dikutip Baca Juga: Pemerintah Dikabarkan Mulai Pertimbangkan Ambil Opsi Lockdown! Belum diketahui bagaimana aturan teknis terkait pelaksanaan PPKM darurat ini. Alex tidak menjelaskannya. Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual kemarin mengatakan sebelum dilakukan pembatasan yang lebih besar harus dilakukan lockdown individu terlebih dahulu. "Sebelum kita bicara soal pembatasan yang lebih besar, pembatasan atau lockdown yang lebih besar, lockdown dulu individunya. Lockdown dulu per orangnya. Dengan apa? Dengan menggunakan masker," kata Ganip.
Pasien Covid-19 Konsumsi Ivermectin, Dinkes Jateng: Tanggung Jawab Dokter Masing-Masing Lalu, kata Ganip, yang kedua melakukan lockdown pada tingkat komunitas yaitu keluarga. "Kenapa demikian? Keluarga ini dilakukan dengan cara apa? Ya dengan cara ya di rumah saja. Tidak perlu keluar apabila tidak ada kebutuhan yang esensial. Dan inilah yang harus dikendalikan oleh perangkat ataupun pelaksana Posko PPKM mikro di lapangan," katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
