Aktivis Yakin Terdakwa Kasus Asabri Takkan Dihukum Mati

Dalam laporan tersebut ICJR menyebut hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.

 Terdakwa kasus korupsi Asabri Sonny Widjaja memakai rompi tahanan saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/11/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi ahli. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga

SOLOPOS.COM - Terdakwa kasus korupsi Asabri Sonny Widjaja memakai rompi tahanan saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/11/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi ahli. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga

Solopos.com, JAKARTA — Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana menyebut tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa diterapkan secara prinsip dan yuridis-positivis.

Dio yakin hakim Pengadilan Tipikor tak akan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Heru Hidayat. Hal itu bisa terjadi apabila majelis hakim benar-benar berpatokan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PromosiPrevalensi Stunting di Indonesia Peringkat Ke-115 Skala Global

“Harapannya Hakim menjatuhkan vonis sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 itu saja. Kalau hukuman mati dalam kasus Asabri ini, tidak masuk (tidak bisa diterapkan) jika hakim merujuk betul pada Perma Nomor 1 Tahun 2020,” ujar Dio seperti dikutip Solopos.com dari Bisnis, Minggu (16/1/2022).

Dio juga menyebut tindak pidana korupsi dalam kasus Asabri tidak masuk kategori tindak pidana dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dengan ancaman hukuman mati.

Diketahui, keadaan tertentu dimaksud adalah bencana nasional, kondisi krisis ekonomi-moneter, dan pengulangan tindak pidana.

“Kalau kasus Asabri kan tidak masuk dalam kondisi tertentu itu. Jadi, secara undang-undang juga tidak tepat (dijatuhi hukuman mati). Kalau mengikuti pedoman Perma Nomor 1 Tahun 2020, kasus Asabri tidak masuk dalam kondisi tertentu. Walaupun hakim bisa menyimpangi pedoman tersebut, tetapi syarat ketat,” tandas Dio.

Baca Juga: Terungkap! Ini Modus Cuci Uang Benny Tjokro & Heru Hidayat di Asabri 

Lebih lanjut, ungkap Dio hukuman mati tidak relevan lantaran tidak berdampak pada penurunan angka kriminal atau tindak pidana. Dia menilai hukuman mati tidak akan memberikan efek jera kapada pelaku tindak pidana korupsi.

“Kalau korupsi, sebenarnya yang menjadi hal utama adalah kerugian negara akibat tindakan korupsi itu. Jadi, menurut saya tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi tidak akan menyelesaikan akar masalah dari kasus korupsi. Seharusnya yang paling penting menurut saya, kejar asetnya atau bagaimana kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan itu bisa kembali ke negara lagi,” kata Dio.

Adapun The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membuat laporan terkait kebijakan hukuman mati 2020 Mencabut Nyawa di Masa Pandemi yang dikeluarkan pada Oktober 2020.

Dalam laporan tersebut ICJR menyebut hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.

Hal ini berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019, negara-negara yang menduduki peringkat puncak atas keberhasilannya menekan angka korupsi nyatanya tidak sama sekali memberilakukan pidana mati sebagai pemidanaan bagi tindak pidana korupsi seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia.

Kemudian Singapura yang juga tidak menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi berhasil menjadi negara dengan ranking IPK tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Sebaliknya, negara-negara yang masih menerapkan pidana mati termasuk untuk kasus korupsi malah memiliki nilai IPK yang rendah dan berada di ranking bawah termasuk Indonesia (peringkat 85), Cina (peringkat 80), dan Iran (peringkat 146) Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menyoroti tuntutan hukuman mati Heru Hidayat.

Baca Juga: Erick Thohir Ingin Tak Ada Lagi Perampokan Dana Pensiun BUMN 

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi.

Menurut dia, belum ada literatur ilmiah yang bisa membuktikan hukuman mati dapat menurunkan angka korupsi di suatu negara.

“Bagi ICW, hukuman ideal bagi pelaku korupsi adalah kombinasi antara pemenjaraan badan dengan perampasan aset hasil kejahatan atau sederhananya dapat diartikan pemiskinan. Sayangnya, dua jenis hukuman itu masih gagal diterapkan maksimal,” ujar Kurnia kepada wartawan, Rabu (8/12/2021) lalu.

Kurnia pun mengaku kaget dengan tuntutan hukuman yang tinggi oleh JPU dalam perkara Jiwasraya dan Asabri.

“ICW cukup kaget dengan sikap Jaksa Agung, kenapa perkara-perkara seperti Jiwasraya dan Asabri tuntutannya sangat tinggi sedangkan terhadap Pinangki yang notabene berprofesi sebagai penegak hukum melakukan banyak kejahatan, dan bekerja sama dengan buronan malah sangat rendah?” kritik Kurnia.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap bos PT Trada Alam Moneta Tbk (TRAM), Heru Hidayat.

Seperti diketahui, Heru Hidayat dinilai terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asabri (Persero) yang merugikan negara Rp22,7 triliun.

“Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua primer, menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati,” kata Jaksa.

Jaksa juga meminta bos PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) membayar uang pengganti senilai Rp12,64 triliun. Heru dinilai terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asabri (Persero) yang merugikan negara Rp22,7 triliun.

Sumber: Bisnis

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Fajar Kebangkitan Industri Penerbangan Makin Terang

Pemulihan industri penerbangan telah mulai di sejumlah negara. Mudik Lebaran 2022 menjadi laksana fajar merekah pertanda pemulihan industri penerbangan domestik Indonesia.

Sosok Lin Che Wei, Pembongkar Kasus Lippo yang Terjerat Kasus Migor

Analisis Lin Che Wei sempat menuai kontroversial karena membongkar skandal di Bank Lippo pada 2003.

Dea Onlyfans Hamil dan Minta Tak Ditahan, Ini Aturan Hukumnya

Dea OnlyFans meminta polisi tidak menahannya karena dirinya sedang berbadan dua.

Keren! Pemilik Miyago Naknan Dapat Suntikan Dana dari Menteri Investasi

Bukan hanya pemilik Miyago Naknan, terdapat tiga mahasiswa lainnya yang juga memperoleh suntikan dana segar dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Pulau Terkecil di Dunia Ternyata di Indonesia, di Sini Lokasinya

PBB mengakui Pulau Simping di Singkawang Kalimantan Barat merupakan pulau terkecil di dunia.

Pentagon Buka Suara Soal UFO, Bukan Fiksi dan Jadi Ancaman Serius

Setelah puluhan tahun Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) bungkam mengenai fenomena UFO (Unidentified Flying Object) atau benda terbang tak dikenal, akhirnya mereka buka suara pada audiensi publik pertama, Selasa (17/5/2022), yang dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena tersebut bukan fiksi dan dianggap sebagai ancaman serius.

Kinerja Kabinet Jokowi Kian Terpuruk karena Menteri Sibuk Kampanye

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan manuver politik para menteri Jokowi tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan etika, tapi juga kontradiksi kompleksitas sistem presidensial.

Kisah Pilu Medusa, Wanita Cantik Jelita yang Dikutuk Berambut Ular

Dalam mitologi Yunani, Medusa dikenal sebagai sosok wanita cantik jelita yang dikutuk berambut ular namun memiliki kekuatan yang mematikan.

Semangat Merdeka Belajar untuk Pemulihan Pendidikan Asia Pasifik

Sistem pengajaran yang memerdekakan adalah jalan terbaik memulihkan sektor pendidikan di kawasan Asia Pasifik. Semua negara di kawasan ini harus bekerja sama memulihkan sektor pendidikan.

Hadir di UKSW, Menteri KKP Ungkap Strategi Ekonomi Biru dan Riset PT

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir dalam ajang Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Leaders Forum hari ke-2 yang berlangsung di Balairung Universitas.

Mengintip Isi Cawet, Desa Nan Indah di Pemalang

Inilah pemandangan indah di Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

PT BSI (BRIS) Akan Right Issue Kuartal III/2022, Segini Nilainya

Kuartal III/2022, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. (BRIS) akan melakukan right issue sebagai upaya penambahan modal.

Siapa Wirda Mansur yang Bilang Paytren Baik-Baik Saja?

Di Paytren Wirda Mansur menjabat Direktur Inovasi & Pengembangan.

Ketika Pemain Kendang Mengacau, Humor dan Dagelan ala Srimulat

Film Srimulat: Hil yang Mustahal diawali adegan kelompok lawak Srimulat yang sedang populer terganggu penampilannya karena kemunculan pemain kendang yang lebih lucu bernama Gepeng (Bio One).

Wirda Mansur dan Kuasa Hukum Paytren Beda Suara, Siapa yang Bohong?

Pernyataan Wirda Mansur itu berbeda dengan pengakuan kuasa hukum Paytren yang menjadi wakil dalam perundingan tripartit atas gugatan 14 karyawan di Kantor Disnaker Bandung.

Tripartit Yusuf Mansur Berlanjut 25 Mei, Karyawan Tuntut Gaji Dibayar

PT VSI melalui kuasa hukumnya, Carlos menyatakan perusahaan milik Yusuf Mansur itu tidak punya dana cukup untuk membayar karyawan.