Aktivis Yakin Terdakwa Kasus Asabri Takkan Dihukum Mati

Dalam laporan tersebut ICJR menyebut hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.

 Terdakwa kasus korupsi Asabri Sonny Widjaja memakai rompi tahanan saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/11/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi ahli. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga

SOLOPOS.COM - Terdakwa kasus korupsi Asabri Sonny Widjaja memakai rompi tahanan saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/11/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi ahli. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga

Solopos.com, JAKARTA — Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana menyebut tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa diterapkan secara prinsip dan yuridis-positivis.

Dio yakin hakim Pengadilan Tipikor tak akan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Heru Hidayat. Hal itu bisa terjadi apabila majelis hakim benar-benar berpatokan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PromosiJejak Pabrik Serat Nanas Pemasok Eropa di Mojogedang Karanganyar

“Harapannya Hakim menjatuhkan vonis sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 itu saja. Kalau hukuman mati dalam kasus Asabri ini, tidak masuk (tidak bisa diterapkan) jika hakim merujuk betul pada Perma Nomor 1 Tahun 2020,” ujar Dio seperti dikutip Solopos.com dari Bisnis, Minggu (16/1/2022).

Dio juga menyebut tindak pidana korupsi dalam kasus Asabri tidak masuk kategori tindak pidana dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dengan ancaman hukuman mati.

Diketahui, keadaan tertentu dimaksud adalah bencana nasional, kondisi krisis ekonomi-moneter, dan pengulangan tindak pidana.

“Kalau kasus Asabri kan tidak masuk dalam kondisi tertentu itu. Jadi, secara undang-undang juga tidak tepat (dijatuhi hukuman mati). Kalau mengikuti pedoman Perma Nomor 1 Tahun 2020, kasus Asabri tidak masuk dalam kondisi tertentu. Walaupun hakim bisa menyimpangi pedoman tersebut, tetapi syarat ketat,” tandas Dio.

Baca Juga: Terungkap! Ini Modus Cuci Uang Benny Tjokro & Heru Hidayat di Asabri 

Lebih lanjut, ungkap Dio hukuman mati tidak relevan lantaran tidak berdampak pada penurunan angka kriminal atau tindak pidana. Dia menilai hukuman mati tidak akan memberikan efek jera kapada pelaku tindak pidana korupsi.

“Kalau korupsi, sebenarnya yang menjadi hal utama adalah kerugian negara akibat tindakan korupsi itu. Jadi, menurut saya tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi tidak akan menyelesaikan akar masalah dari kasus korupsi. Seharusnya yang paling penting menurut saya, kejar asetnya atau bagaimana kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan itu bisa kembali ke negara lagi,” kata Dio.

Adapun The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membuat laporan terkait kebijakan hukuman mati 2020 Mencabut Nyawa di Masa Pandemi yang dikeluarkan pada Oktober 2020.

Dalam laporan tersebut ICJR menyebut hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.

Hal ini berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019, negara-negara yang menduduki peringkat puncak atas keberhasilannya menekan angka korupsi nyatanya tidak sama sekali memberilakukan pidana mati sebagai pemidanaan bagi tindak pidana korupsi seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia.

Kemudian Singapura yang juga tidak menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi berhasil menjadi negara dengan ranking IPK tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Sebaliknya, negara-negara yang masih menerapkan pidana mati termasuk untuk kasus korupsi malah memiliki nilai IPK yang rendah dan berada di ranking bawah termasuk Indonesia (peringkat 85), Cina (peringkat 80), dan Iran (peringkat 146) Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menyoroti tuntutan hukuman mati Heru Hidayat.

Baca Juga: Erick Thohir Ingin Tak Ada Lagi Perampokan Dana Pensiun BUMN 

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi.

Menurut dia, belum ada literatur ilmiah yang bisa membuktikan hukuman mati dapat menurunkan angka korupsi di suatu negara.

“Bagi ICW, hukuman ideal bagi pelaku korupsi adalah kombinasi antara pemenjaraan badan dengan perampasan aset hasil kejahatan atau sederhananya dapat diartikan pemiskinan. Sayangnya, dua jenis hukuman itu masih gagal diterapkan maksimal,” ujar Kurnia kepada wartawan, Rabu (8/12/2021) lalu.

Kurnia pun mengaku kaget dengan tuntutan hukuman yang tinggi oleh JPU dalam perkara Jiwasraya dan Asabri.

“ICW cukup kaget dengan sikap Jaksa Agung, kenapa perkara-perkara seperti Jiwasraya dan Asabri tuntutannya sangat tinggi sedangkan terhadap Pinangki yang notabene berprofesi sebagai penegak hukum melakukan banyak kejahatan, dan bekerja sama dengan buronan malah sangat rendah?” kritik Kurnia.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap bos PT Trada Alam Moneta Tbk (TRAM), Heru Hidayat.

Seperti diketahui, Heru Hidayat dinilai terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asabri (Persero) yang merugikan negara Rp22,7 triliun.

“Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua primer, menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati,” kata Jaksa.

Jaksa juga meminta bos PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) membayar uang pengganti senilai Rp12,64 triliun. Heru dinilai terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asabri (Persero) yang merugikan negara Rp22,7 triliun.

Sumber: Bisnis

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Bahas Video Marah-Marah, Yusuf Mansur: Saya Memang Ekspresif

Yusuf Mansur mengatakan dirinya memang tipikal orang yang ekspresif ketika menyampaikan sesuatu.

Rumah Dibom Molotov, Ustaz di Aceh Doakan Pelaku

Abdullah mengatakan saat pelemparan bom terjadi ia tidak berada di rumah karena sedang memenuhi undangan untuk menghadiri sebuah kegiatan syukuran kelahiran anak.

Aniaya Pelaku Balap Liar, 5 Polisi di Manokwari Ditahan

Kejadian pengeroyokan remaja oleh lima polisi itu terjadi pada Sabtu (14/5/2022) malam lalu.

Diterpa Banyak Masalah, Yusuf Mansur: Tak Ada Badai Semua Pelangi

Yusuf Mansur bahkan menyebut semua masalah yang menerpa dirinya saat ini sebagai pelangi.

IDI: Nakes Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga Kendalikan Pandemi Covid-19

Menurut IDI, Airlangga Hartarto menjadi sosok sentral dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

5 Polres di Jateng Naik Level, Salah Satunya Klaten

Kelima Polres yang naik level tersebut yakni Polres Cilacap, Polres Magelang, Polres Pati, Polres Batang, dan Polres Klaten.

Imigrasi: Tidak Ada Masalah dengan Dokumen Abdul Somad

Penolakan Abdul Somad oleh Singapura sepenuhnya wewenang negara tetangga Indonesia tersebut.

Dokumen UAS Oke tapi Imigrasi Indonesia Tak Bisa Intervensi Singapura

Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI menyatakan tidak ada masalah keimigrasian dalam perkara yang menimpa Ustaz Abdul Somad (UAS) di Singapura.

Kejagung Kembali Tahan Mafia Minyak Goreng, Ini Sosoknya

Kejagung menetapkan analis independen Lin Che Wei sebagai bagian dari mafia minyak goreng yang bekerja sama dengan oknum di Kementerian Perdagangan.

Selain Indonesia, Ini Negara yang Membebaskan Warganya Tak Bermasker

Sebelum Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu membolehkan warganya tak lagi memakai masker di tempat umum.

Pengacara: Korban Yusuf Mansur Silakan Hubungi Saya, Gratis!

Zaini mengatakan, apa yang dilakukan Yusuf Mansur kepada banyak investor dalam beberapa investasi yang digalangnya sebagai bentuk kezaliman.

Pelonggaran Masker Berlaku Per 18 Mei 2022

Pemerintah mengingatkan pelonggaran masker tersebut tidak berlaku bagi warga yang rentan penyakit serta yang dalam kondisi badan tidak sehat.

Elon Musk Ancam Batalkan Beli Twitter, Ini Alasannya

Twitter yang tidak mau memberikan data tentang akun bot kurang dari 5 persen dari pengguna, membuat Elon Musk mengacam batalkan pembelian Twitter.

Datangi Jakarta, Petani Sawit Tuntut 5 Hal ke Presiden Jokowi

Mereka mengadukan nasib petani sawit terkait pelarangan ekspor sawit oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelaku Perjalanan Juga Tak Perlu Tes PCR

Syaratnya, para pelaku perjalanan tersebut sudah mendapatkan dosis vaksin Covid-19 secara lengkap.

Sejarah Hari Ini: 17 Mei 1990 Keputusan WHO Soal Homoseksual

Terjadi sejumlah peristiwa bersejarah di berbagai penjuru dunia pada 17 Mei.