Sejumlah aktivis perempuan membacakan deklarasi pembelaan HAM di Semarang, Rabu (27/2/2019). (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)

Semarangpos.com, SEMARANG — Aktivis hak asasi manusia yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) menilai ada sekitar 431 peraturan daerah yang dirancang kepala daerah di Tanah Air mengarah pada aturan yang membatasi ruang gerak atau kebebasan perempuan.

Hal itu disampaikan Koordinator Sekretariat Nasiona (Setnas) FPL, Veni Siregar, saat menggelar acara Jambore Nasional Perempuan Pembela HAM (PPH) di Rumah Retret Panti Samadi Nasaret Jl. Dr. Wahidin, Tanah Putih, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Rabu (27/2/2019).

“Selama ini kita menemukan ada sekitar 431 perda di Indonesia yang cenderung mendiskriminasikan perempuan. Salah satunya ketika perempuan keluar malam harus dibatasi jamnya, memakai pakaian ketat dilarang karena dianggap seronok dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, melalui forum ini kami mendesak pemerintah untuk lebih melindungi konstitusi hak-hak perempuan,” ujar Veni.

Tak hanya itu, Veni menilai disahkannya UU No.44/2008 tentang Pornografi juga kerap dimanfaatkan pembuat kebijakan di daerah untuk mengekang kegiatan perempuan.

Ia mencontohkan beberapa pemerintah daerah (pemda) ada yang melarang perempuan menggunakan baju adat yang memperlihatkan lekuk tubuh pada kegiatan kebudayaan.

“Mirisnya lagi, ada beberapa daerah yang justru menerapkan hukuman cambuk pada para korban perkosaan atau pelecehan seksual. Tindakan itu justru akan membatasi gerak perempuan untuk berani maju mendapatkan masa depan yang lebih cerah lagi,” imbuhnya.

Veni pun mengaku telah mendesak pemerintah untuk merevisi perda-perda yang menerapkan kebijakan diskriminatif tersebut. Selain itu, para aktivis juga telah diminta membuat gerakan di daerah secara substantif seusia kebutuhan masyarakat.

“Kita sedang memetakan isu politisasi agamanya sedang tinggi. Temuan perda yang paling banyak menerapkan kebijakan diskriminatif berada di Aceh, Padang, Sulawesi, Bengkulu NTB dan Bogor," tutur Veni.

Kondisi tersebut juga diamini aktivis perempuan lainnya, Badriah Atalip, dari Aceh. Badriah mengaku tindakan diskriminatif kerap dialaminya ketika melakukan pendampingan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Banyak ulama Aceh yang membatasi ruang geraknya dalam mendampingi para korban. Alasannya para ulama beranggapan pembahasan gender masih tabu dan cenderung kebarat-baratan.

"Hambatan itu muncul ketika saya memperjuangkan hak asasi manusia. Paling banyak untuk penanganan kasus kekerasan seksual karena dihambat pas penyelidikan ke kepolisian. Psikolog jarang ada di Aceh. Apalagi korban jarang mau melapor. Akibatnya jumlah pelanggarannya masif,” imbuh Badriah.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten