AKSI SWEEPING: FKUB Klaten Nilai Butuh Penyikapan Bersama

Suasana Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) se-Soloraya di salah satu hotel di Klaten, Rabu (21/11/2012). (Moh Khodiq Duhri/JIBI/SOLOPOS)

KLATEN—Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Klaten, Ibnu Sunardi, menilai fenomena sweeping yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap penyakit masyarakat (pekat) perlu penyikapan bersama antara pemerintah dan lapisan masyarakat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sunardi menilai, FKUB tidak memiliki kewenangan untuk menangani fenomena sweeping yang mengatasnamakan salah satu agama tersebut. Sunardi mengakui, keanggotaan FKUB terdiri atas perwakilan agama maupun ormas. Akan tetapi, perwakilan agama atau ormas tersebut belum tentu mampu meredam konflik horizontal tersebut.

“Kebanyakan kerawanan itu muncul dari kelompok orang yang tidak ada perwakilannya di FKUB. Jika diminta pemerintah, FKUB bisa menyumbangkan gagasan untuk menanggulanginya. Akan tetapi, FKUB tidak bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggulangi kerawanan semacam itu. Masalah itu butuh penyikapan bersama,” terang dia saat ditemui wartawan di sela-sela acara Rapat Koordinasi FKUB se-Soloraya di salah satu hotel di Klaten, Rabu (21/11/2012).

Bupati Klaten, Sunarna, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati, Sri Hartini, mengatakan Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu membuat Indonesia rawan terjadi konfliks yang bersumber dari oknum yang mengatasnamakan salah satu agama tertentu.  Padahal, menurutnya, tidak ada satu agamapun yang mengajarkan permusuhan maupun kekerasan. Agama, kata Bupati, selalu menghargai hak-hak dasar manusia. Dia berharap keberadaan FKUB bisa menguatkan hubungan harmonis dalam kehidupan antarumat beragama.

“FKUB bisa berperan dalam merajut kerukunan antarumat beragama. Agama selalu mengajarkan kedamaian bagi umatnya,” papar Sunarna.