Solopos.com, KLATEN — Capaian pajak daerah dari mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Klaten hingga kini masih minim. Dari target di APBD Klaten Rp1 miliar pada 2022, capaian pajak MBLB hingga kini baru Rp149 juta atau 14,9 persen hingga Agustus 2022.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan rapat optimalisasi pajak terutama pajak MBLB masih terus dilakukan. Bakal dibentuk tim khusus di antaranya terdiri dari BPKD, Dishub, Satpol PP, serta DPMPTSP.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Penarikan pajak berdasarkan UU, kegiatan yang mengeluarkan material di satu wilayah wajib membayar pajak. Dasar itulah yang akan kami gunakan mengoptimalkan pajak,” kata Mulyani seusai rapat optimalisasi pajak di BPKD Klaten, Kamis (15/9/2022) sore.
Disinggung penyebab capaian pajak MBLB masih jauh dari target, Mulyani menilai ada pelaku usaha pertambangan kucing-kucingan, tidak membayar pajak. Mulyani memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha pertambangan di Klaten.
“Makanya saya tegaskan, pelaku usaha pertambangan harus segera membayar pajak. Kalau tidak akan kami tindak tegas, jalan akan kami tutup. Ini peringatan keras untuk seluruh penambang. Kalau tidak mau membayar pajak di Klaten, tidak usah ada kegiatan di Klaten,” ungkap dia.
Baca Juga: Tambang Ilegal di Kemalang Klaten, 3 Tersangka Terancam 5 Tahun Penjara
Mulyani menjelaskan pajak MBLB diperoleh dari setiap rit pengangkutan material yang dikeluarkan dari lokasi pertambangan. Terkait perizinan kegiatan pertambangan di Klaten, Mulyani menjelaskan saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).
Mulyani mengatakan sudah beberapa kali meminta bantuan kepada gubernur, presiden, hingga ketua KPK untuk menertibkan kegiatan pertambangan yang ada di Klaten. Tujuannya, agar kegiatan pertambangan dilakukan sesuai aturan dan para pelaku taat membayar pajak sesuai rit yang dikeluarkan dari lokasi untuk optimalisasi pajak.
“Hasil pendapatan yang kami peroleh tidak imbang dengan anggaran yang kami keluarkan untuk perbaikan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan yang ada di Klaten,” jelas dia.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono, juga mengatakan rapat koordinasi mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak MBLB terus dilakukan.
Baca Juga: Tambang Ilegal di Kemalang Klaten, Baru Beroperasi 15 Hari Sudah Dikukut Polisi
“Kami sedang kupas permasalahannya di mana nanti kalau sudah ketemu, kami buat strateginya agar pajak tetap optimal dan tidak melanggar aturan,” urai dia.
Jajang mengatakan orientasi terkait kegiatan pertambangan di Klaten tak sekadar mengejar pendapatan asli daerah (PAD).
“Banyak hal kalau bicara tentang pertambangan galian C. Pertama target PAD dan itu bukan satu-satunya tujuan. Kami juga harus mempertahankan infrastruktur. Apa artinya PAD tinggi kalau kerusakan infrastrukturnya jauh lebih tinggi. Jadi kami berharap ada satu strategi tetapi bisa mengatasi semua, ya infrastrukturnya bertahan bagus, PAD juga bagus, lingkungannya juga bagus,” ungkap dia.
Terkait jumlah pertambangan di Klaten, Jajang mengatakan dilihat dari total wajib pajak ada 43 pelaku pertambangan di Klaten. Soal perizinan, Jajang menjelaskan saat ini usaha pertambangan yang ada di Klaten belum memiliki perizinan secara lengkap.
Baca Juga: Ajak Pemprov Jateng Tertibkan Tambang Ilegal, Bupati Klaten: Ayo Bersama Kami!
“Berizin secara lengkap belum ada. Ada sebagian yang punya SIPB, tetapi itu harus dilengkapi dengan izin lingkungan. Saat ini izin lingkungan baru proses. Jadi belum ada yang lengkap,” kata Jajang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
