Aksi 299, Presidium 212 Tuntut DPR Dibersihkan dari Simpatisan PKI

Saat berorasi di aksi 299, Presidium 212 menuntut DPR dibersihkan dari simpatisan PKI.

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Presidium 212 Slamet Ma’arif dalam orasinya meminta agar DPR segera dibersihkan dari simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Alasannya, dia menduga simpatisan PKI telah menyusup ke lembaga negara tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Bahkan menurutnya, tidak menutup kemungkinan PKI sudah menyusup ke instansi negara lainnya. Dia mengklaim hal itu diketahui dari sejumlah penelitian.

“Kami menuntut agar anggota Dewan yang kita hormati untuk bersih-bersih dari PKI,” kata Slamet dalam orasinya pada Aksi 299 di tengah massa pendemo di depan gerbang utama Gedung DPR, Jumat (29/9/2017).

Dalam orasinya, Slamet juga meminta agar DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Dia menyebutkan penerbitan Perppu Ormas merupakan bentuk otoriter pemerintahan saat ini.

Kelahiran Perppu Ormas, ujarnya, diduga tidak hanya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), namun bentuk upaya pemerintah untuk membungkam ormas Islam yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.

“Rezim ini sudah mulai belajar otoriter. Jangan sampai kita terlambat, harus kita lawan,” kata Slamet.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa organisasi yang dipimpinnya lebih memilih cara demokrasi yang tidak gaduh. Dia mengakui Muhammadiyah secara organisasi tidak turun dalam “Aksi 299”tersebut.

Menurutnya, Muhammadiyah lebih memilih cara-cara lobi untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk menanggapi isu kebangkitan PKI. “Kita tidak ingin demokrasi dengan cara-cara yang gaduh, tapi melakukan lobi-lobi,” ujarnya.

Dia juga sepakat bahwa paham komunis tidak boleh berkembang di Indonesia. Akan tetapi, ujarnya, menghukum serta menghilangkan hak-hak anak mereka yang tidak tahu-menahu soal pemberontakan PKI juga tidak adil.