Akrobat Kebijakan Boleh Mudik Lebaran, Luhut: Biar Ekonomi Tak Mati

Solopos.com, JAKARTA -- Kebijakan mudik Lebaran di tengah wabah virus corona benar-benar akrobatik, dari awalnya mengimbau jangan mudik, kini menjadi boleh. Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rahman sudah memberikan bocoran bahwa mudik tidak dilarang.

Selain disinggung lebih dulu oleh Fadjroel dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) pekan ini, keputusan ini sudah tercium dari batalnya penutupan Jabodetabek. Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan pun memaparkan alasan larangan mudik itu batal diberlakukan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Jadi pertama, pertimbangan utamanya bahwa orang kalau dilarang, mereka mau mudik saja. Jadi kita enggak mau. Hanya sekarang kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti membawa penyakit. Ya, hampir pasti penyakit. Kalau kau bawa penyakit itu di daerah terbukti ada yang meninggal, bisa keluargamu gitu," jelas Luhut memberi ilustrasi, Kamis (2/4/2020).

Istana: Pemerintah Putuskan Mudik Tidak Dilarang

Tapi anehnya, meski mengatakan boleh mudik Lebaran, pemerintah tidak menganjurkan mudik karena wabah corona. Luhut menegaskan pemerintah tidak menginginkan hal buruk itu terjadi. "Karena itu kami anjurkan tidak mudik. Karena tidak mudik kami berikan kompensasinya di sini," ujarnya.

Adapun kompensasi yang dimaksud Luhut, jika merujuk pada pernyataan Mensos Julian P. Batubara, adalah pemberitan bantuan sosial khusus di DKI Jakarta.

Luhut menegaskan pertimbangan utama pemerintah boleh mudik Lebaran saat wabah corona adalah supaya ekonomi tidak mati sama sekali. "Ini kami lihat, setelah kita hitung, semua ini adalah pilihan terbaik dari banyak pilihan," tambah Luhut.

Jekek: 58 Pemudik Wonogiri Jadi ODP Corona

Soal masa liburan, Luhut menyebutkan hal itu sedang dihitung. "Tadi ada usulan, kita sedang menerjemahkan semua, nanti liburan ini mungkin diberikan lebih banyak di akhir tahun atau bagaimana. Kami sedang merumuskan teknis di bawah untuk pelaksanaan itu," ujar Luhut.

Dikendalikan

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Ridwan Djamaluddin menuturkan cara pengendaliannya. Presiden Jokowi meminta agar kebijakan soal boleh mudik Lebaran di tengah wabah corona itu komprehensif dan tidak parsial.

Nekat ke Solo, Pemudik akan Dikarantina di Sriwedari 2 Pekan

"Sekarang ini saya dengar sementara hasil rapat terbatas, pemerintah tidak akan melarang mudik, tetapi kami akan mengendalikannya agar pemudik tidak membawa penularan penyakit ke dearah masing-masing," jelasnya, Kamis (2/4/2020).

Dia mengungkapkan arah hasil rapat pemerintah ini agar tidak secara keras melarang mudik atau masyarakat keluar wilayah zona merah Covid-19 Jabodetabek. Namun, pemerintah akan mengendalikan supaya orang yang keluar dari wilayah zona merah seperti Jabodetabek tidak membahayakan orang lain di daerah tujuannya.

Istana Tegaskan Tidak Ada Larangan Mudik Lebaran, Tapi....

Menurutnya, cara yang lain yang dapat dilakukan, yakni memastikan masyarakat yang akan pulang itu dalam keadaan bersih dari Covid-19. Menurutnya, saat ini pemerintah tidak melihat aktivitas mudik lagi secara spesifik. Alasannya, sebelum keputusan boleh mudik Lebaran, masyarakat sudah keluar Jabodetabek sejak wabah corona ditetapkan sebagai pandemi.

"Untuk masyarakat yang eksodus [keluar dari Jabodetabek] ini, pemerintah sudah menyiapkan skema-skema pengamanan sosial. Intinya sudah disiapkan insentif bagi orang-orang yang akan tinggal di Jakarta, berupa kebutuhan-kebutuhan pokok dan ada beberapa lagi yang lain," katanya.