Akhirnya, Jokowi Teken Perpres Jabatan Fungsional TNI

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) tentang jabatan fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebelumnya, muncul ide penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil pada awal 2019 lalu.

Aturan tentang jabatan fungsional TNI itu tertuang dalam Perpres No 37/2019 tentang Jabatan Fungsional TNI tertanggal 12 Juni 2019. Perpres ini sebagai aturan turunan dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) No 39/2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

Perpres ini menyebutkan pejabat fungsional TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja/organisasi yang bersangkutan ditugaskan. Pejabat fungsional TNI sebagaimana dimaksud mempunyai pangkat paling tinggi sama dengan pangkat kepala unit kerja/organisasi.

Kategori Jabatan Fungsional TNI, menurut Perpres, terdiri atas: a. jabatan fungsional keahlian; dan b. jabatan fungsional keterampilan. Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama. Sementara jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.

Ahli utama sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utama bersifat strategis global, strategis regional, dan/atau strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesionalisme tingkat tinggi.

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan ahli utama sebagaimana dimaksud berpangkat paling rendah Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia/Laksamana Pertama Tentara Nasional Indonesia/Marsekal Pertama Tentara Nasional Indonesia dan berpangkat paling tinggi Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia/Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia/Marsekal Muda Tentara Nasional Indonesia,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres ini, dilansir laman resmi Setkab, Jumat (28/6/2019).

Sedangkan ahli madya sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral, yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan ahli madya sebagaimana dimaksud berpangkat paling rendah Letnan Kolonel dan berpangkat paling tinggi Kolonel,” bunyi Pasal 8 ayat (2) Perpres ini.

Adapun ahli muda, menurut Perpres ini, merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional, yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. “Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan ahli muda sebagaimana dimaksud berpangkat paling rendah Mayor dan berpangkat paling tinggi Letnan Kolonel,” bunyi Pasal 9 ayat (2) Perpres ini.

Untuk ahli pertama sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional, yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan ahli pertama sebagaimana dimaksud pada berpangkat paling rendah Kapten dan berpangkat paling tinggi Mayor,” bunyi Pasal 10 ayat (2) Perpres ini.

Sedangkan jenjang penyelia, menurut Perpres ini, merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya, yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan penyelia sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, berpangkat paling rendah Letnan Dua sampai dengan berpangkat paling tinggi Kapten.

Jenjang mahir sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu.

Adapun prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan mahir sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, berpangkat paling rendah Pembantu Letnan Dua dan berpangkat paling tinggi Pembantu Letnan Satu.

Jenjang terampil sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu.

Sedangkan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan terampil sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, berpangkat paling rendah Sersan Kepala dan berpangkat paling tinggi Sersan Mayor.

Untuk jenjang pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dasar, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan pemula sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini berpangkat paling rendah Sersan Dua dan berpangkat paling tinggi Sersan Satu.

Kontroversi

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Pimpinan TNI 2019 beberapa waktu lalu pernah mengusulkan perubahan struktur TNI sekaligus merevisi UU No 34/2004 tentang TNI. Dia menginginkan eselon satu, eselon dua di kementerian/lembaga bisa diduduki TNI aktif sehingga perwira berpangkat kolonel bisa masuk.

Namun, anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, menilai penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, berpotensi menimbulkan maladministrasi. Maksudnya, hal itu akan membuka peluang  penyalahgunaan wewenang dan prosedur dalam kebijakan publik.

“Kami sampaikan peringatan dini karena memperhatikan ketentuan UU No 34/2004 tentang TNI, UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara [ASN], dan PP No 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pintu prajurit masuk ke ranah sipil sudah ditutup rapat,” kata Ninik dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (21/2/2019) lalu.

Dia menjelaskan Pasal 39 UU TNI disebutkan bahwa prajurit TNI dilarang melakukan kegiatan di ruang politik praktis, bisnis, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan legislasi dan kepentingan politis.

Selain itu menurut dia, dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI disebutkan apabila prajurit TNI aktif yang ingin masuk dalam jabatan sipil maka harus mundur dari institusinya dan menjalani rekrutmen seperti ASN lainnya.

“Dalam PP No 11 tahun 2017 disebutkan sangat jelas bahwa bagi TNI/Polri yang akan menempati jabatan di sektor sipil maka harus mundur dari jabatannya,” ujarnya.

Pasal 47 ayat 2 UU TNI memungkinkan prajurit TNI aktif menempati jabatan tertentu di beberapa lembaga antara lain Mahkamah Agung, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Dewan Pertahanan Nasional. Dia mengatakan kalau mau menempatkan TNI di luar ketentuan Pasal 47 ayat 2 itu maka perlu upaya pembuatan keputusan politik yaitu diambil bersama antara pemerintah dan DPR.