AIR BERSIH SOLO : Utang PDAM Solo Rp43 Miliar Segera Dihapus

Air bersih Solo, Pemerintah menjanjikan akan menghapus seluruh utang PDAM Solo senilai Rp43 miliar pada tahun ini.

Solopos.com, SOLO–Pemerintah Pusat akan menghapus utang PDAM Solo senilai Rp43 miliar pada tahun ini. Seharusnya, PDAM Solo harus membayar seluruh utang tersebut paling lambat 2016 ini.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Direktur Utama (Dirut) PDAM Solo, Maryanto, mengatakan Pemerintah Pusat menjanjikan akan menghapus seluruh utang itu. Prosesnya, Pemerintah Pusat akan menghibahkan utang senilai Rp43 miliar itu kepada Pemkot Solo. Kemudian Pemkot akan memberikan hibah itu kepada PDAM Solo sebagai penyertaan modal perusahaan pelat merah itu.

Maryanto menuturkan PDAM Solo utang uang tersebut kepada Kementerian Keuangan. Uang itu dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan pelanggan PDAM sejak 2000.

Dia menambahkan utang tersebut sudah termasuk bunga dan denda utang selama ini. “Beberapa waktu lalu, saya dan Pelaksana Harian (Plh) Penjabat (Pj) Wali Kota Solo, Budi Yulistianto dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta. Di sana, koordinasi dengan beberapa kementerian salah satunya Kementerian Keuangan. Intinya, Wapres minta tidak ada lagi permasalahan utang di PDAM,” jelas dia kepada Solopos.com di sela-sela acara Rapat Tahunan Anggota Koperasi PDAM Solo di Balai Kota, Sabtu (23/1/2016).

Pemerintah Pusat menargetkan dari mulai tahun ini hingga 2019 harus ada pemasangan jaringan sebanyak 10 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk PDAM Solo ditargetkan bisa memasang jaringan hingga 20.000 pelanggan. Dengan jumlah itu, diperkirakan seluruh warga Solo sudah memiliki jaringan air PDAM.

Lebih lanjut, kata Maryanto, sebenarnya PDAM Solo mempu untuk membayar utang tersebut. Namun, ketika utang tersebut dibayarkan secara langsung pada tahun ini perusahaan milik Pemkot Solo ini tidak bisa beroperasi lagi. Ini karena biaya operasional habis untuk melunasi utang tersebut.

“Kalau diberi waktu lima tahun lagi mungkin seluruh utang itu akan lunas. Tetapi, pengembangan jaringan pasti akan tersendat. Pemkot kemarin juga mau membantu untuk membayar utang itu. Kami beruntung seluruh utang sudah dihibahkan,” jelas dia.

Untuk membangun jaringan 20.000 pelanggan setidaknya dibutuhkan dana senilai Rp58 miliar. Anggaran pembangunan jaringan pelanggan itu sudah ditanggung Pemerintah Pusat hingga 2019.