SOLO--Ahli Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Dr Aidul Fitriciada Azhari menyoroti UUD 1945 sebagai revolutiegrondwed atau yang kerap disebut UUD Revolusi. Dasar negara ini dinilainya memiliki makna revolusi nasional yang lebih menekankan pada bidang sosial-ekonomi ketimbang motif politik.
Dia mengungkapkan istilah dari bahasa Belanda revolutiegrondwed ini memiliki arti harfiah revolusi yang dirujuk sejumlah ahli memberikan legitimasi dalam mengamandemenkan UUD 1945.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kata-kata itu sempat diungkapkan Presiden pertama RI, Soekarno, pada tanggal 18 Agustus dihadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dia mengatakan ungkapan itu lantas kembali muncul pada tahun 2002 yang menurut sejumlah akademisi, UUD memiliki sifat sementara karena dibikin secara tergesa-gesa pada era revolusi. Dia mengungkapkan yang menarik bukanlah UUD Revolusi-nya namun ada gagasan dimana revolusi nasional terdiri atas revolusi politik dan bidang sosial-ekonomi.
“Membikin UUD itu pasti ada motif politiknya namun inti UUD 1945 lebih mengedepankan konsep sosial-ekonomi ketimbang motif politik itu sendiri,” jelas dia disela-sela kegiatan bedah buku UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwed di UMS, Sabtu (21/1/2012).
Dia mengungkapkan pendiri negeri ini lebih menekankan pada motif ekonomi dan sosial ketimbang motif politik. Hal ini bisa ditunjukan pada sejumlah pasal dalam UU, ada keinginan untuk mengubah sistem koloni menjadi satu struktur nasional yang mampu dikelola anak-anak bangsa. Diungkapkannya, revolusi politik itu telah tercapai saat bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, namun untuk merevolusi bidang sosial-ekonomi kolonial menjadi struktur nasional butuh perjalanan panjang.
(JIBI/SOLOPOS/Dina Ananti Sawitri S)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
