Solopos.com, JAKARTA— Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan kredibilitas “big data” yang menjadi rujukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dan menunjukkan dukungan rakyat terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurut AHY, terdapat berbagai pertanyaan mengenai kredibilitas “big data” tersebut. “Itu belum tentu suara organik. Buzzer emangnya nggak bekerja?” ujar AHY ketika menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara periode 2022-2027, di Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Oleh karena itu, AHY mengajak masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Luhut Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024, PDIP: Kapasitasnya Apa?
“Kita ingin menjadi Indonesia Emas 2045. Mari kita benar-benar wawas diri, menjaga agar jangan sampai terjadi kemunduran demokrasi yang akan kita sesali selamanya,” ujar AHY.
Dia mengajak para politikus menyudahi berbagai wacana terkait penundaan Pemilu 2024 dan menjaga semangat reformasi. “Mari sudahi wacana-wacana liar penundaan Pemilu ini. Fokus pada urusan-urusan kondisi sosial dan ekonomi saat ini,” kata AHY.
Ia menegaskan penolakan Partai Demokrat terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 karena bertentangan dengan konstitusi, semangat reformasi, dan demokrasi. Apalagi, berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga, seperti Litbang Kompas dan Lembaga Survei Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia menolak wacana penundaan Pemilu.
Baca Juga: Azyumardi Azra: Rakyat Susah Cari Makan, Setop Bicara Penundaan Pemilu
“Dari yang disurvei, 62,3 persen tidak setuju penundaan Pemilu. Cuma 10,3 persen yang setuju,” ucap dia.
Lebih lanjut, data Litbang Kompas juga menunjukkan sebesar 25,1 persen responden menyatakan tidak masalah dan 2,3 persen responden mengatakan tidak mengetahui wacana tersebut.
Terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia mengenai alasan penundaan Pemilu, sebesar 70,7 persen responden menyatakan tidak setuju apabila Pemilu ditunda akibat Covid-19, kemudian sebesar 68,1 persen responden menyatakan tidak setuju Pemilu ditunda akibat pemulihan ekonomi, dan 69,6 persen responden menolak Pemilu ditunda akibat alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Juga: Penundaan Pemilu Hanya Dalih Partai Naikkan Posisi Tawar
“Apa pun alasannya, 70 sekian persen tidak setuju,” tutur AHY.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
