Ahok Vs Anies Soal Hukuman Drop Out Sekolah, Setuju Mana?

Debat putaran ketiga Pilkada Jakarta diwarnai dengan silang pendapat antara Ahok dan Anies Baswedan.

Solopos.com, JAKARTA — Sesi tanya jawab debat pilkada selalu memunculkan silang pendapat antara pasangan calon (paslon). Debat putaran ketiga yang disiarkan langsung beberapa stasiun televisi nasional, Jumat (10/2/2017), menampilkan silang pendapat antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan mengenai penanggulangan kekerasan di sekolah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Perdebatan dimulai dengan pertanyaan Anies Baswedan untuk paslon 2. Anies membuka pertanyaan dengan data 84% anak di Jakarta mengalami kekerasan di sekolah, Anies menanyakan langkah paslon 2 untuk menyelesaikan hal tersebut.

Melalui Ahok, paslon 2 memberi jawaban tegas akan mengeluarkan dari sekolah atau membuat anak pelaku kekerasan tinggal kelas. “Sudah kami lakukan, bullying di sekolah negeri drop out,” ucap Ahok. Tak hanya itu, melalui pengalaman pribadi adik kandungnya yang pernah menjadi pelaku tawuran kemudian dihukum tinggal kelas, Ahok mengimplementasikan hukuman itu di bawah pemerintahannya.

Mendengar jawaban itu Anies mengeluarkan jawaban tandingan. “Mengeluarkan anak dari sekolah itu seperti saat seorang anak yang melakukan kesalahan kemudian diberhentikan sebagai anak,” ucap Anies.

Calon gubernur pasangan Sandiaga Uno itu kemudian mengutarakan antisipasi mengenai kekerasan di sekolah yang disusun Anies semasa menjabat sebagai Menteri Pendidikan.

“Dengan Permendikbud no.83 tahun 2015, kami sudah membuat gugus pengendalian kekerasan di sekolah. Gugus tersebut terdiri dari guru, orang tua, hingga ahli pendidikan, karena pola kekerasan harus ditangani secara sistematis,” tambah Anies. Ia juga menyatakan solusi untuk kekerasan di sekolah harus diinstitusikan, ia berjanji pemerintah daerah akan memberi dana.

Terkait pernyataan Anies, calon wakil gubernur paslon 2, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan pengeluaran murid dari sekolah bukanlah tindakan semena-mena. Menurut Djarot para murid masuk ke sekolah negeri diawali dengan persetujuan tertulis mengenai aturan sekolah.

“Ketika terjadi kekerasan, sudah seharusnya ada konsekuensi, sesuai aturan. Kalau harus dikeluarkan yang silahkan cari sekolah lain,” terang Djarot.

Djarot juga menjelaskan langkah pencegahan kekerasan di sekolah sudah diperhatikan melalui kinerja guru. Selain itu Djarot juga menyatakan sudah ada langkah penggabungan sekolah-sekolah yang kerap bentrok. Dengan cara itu mereka bisa dilatih untuk bekerja sama.