AHOK TERSANGKA : DPD: Jangan Nodai Aksi 411 dengan Demo 25 November

Setelah Ahok menjadi tersangka, masih saja ada rencana demo lanjutan pada 25 November 2016.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI setelah penetapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Hal ini terkait rencana aksi demo susulan pada 25 November 2016 mendatang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurutnya aksi tersebut tidak perlu lagi dilakukan mengingat pemerintah dan Polri sudah memberikan jawaban tuntutan aksi 4 November 2016 lalu. Dia mengingatkan agar aksi besar-besaran dua pekan lalu yang berlangsung damai itu tidak dinodai.

“Perlu diingat, aksi 411 adalah aksi yang bermartabat, aksi yang menuntut keadilan dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Jangan lagi dinodai dengan menggelar aksi susulan yang kabarnya bakal dilaksanakan 25 November,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip Bisnis/JIBI, Kamis (17/11/2016) di Jakarta.

Jika aksi 25 November tetap dilakukan, menurut senator asal Sulawesi Utara ini, maka ditakutkan menjadi pembenaran apa yang sudah dituduhkan banyak pihak. “Apa yang dituntut sudah terjawab, tinggal mengawal saja. Jadi kalau dipaksakan, tuduhan bahwa aksi 411 adalah motif politik, bisa jadi pembenaran. Anggapan banyak pihak yang menuduh adalah aksi politik akan makin parah,” paparnya.

Padahal, kata dia, aksi awal agenda 411 yang meminta negara melalui aparat pemerintah dan kepolisian agar menegakkan hukum seadil-adilnya sedikit demi sedikit sudah terlihat.

“Kapolri sudah menggelar perkara dengan transparan, sedikit banyak tuntutan ummat Islam sudah berhasil dengan dijadikannya Ahok sebagai tersangka. Kedua tuduhan atau ketakutan Jokowi intervensi saat gelar perkara juga tidak terbukti, jadi sama-sama menahan diri dahulu,” paparnya lagi.

Menurut Wakil Ketua GP Ansor ini, jika aksi 25 November tetap dilakukan maka para pemimpin aksi, korlap, dan para koordinator, harus siap menerima risiko. Mereka harus bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita kan tidak tau, siapa yang bakal menjamin aksi itu bakal aman? Faktanya, aksi damai yang bermartabat pada 411 juga tercederai setelah pukul 19.00 WIB, sempat terjadi ricuh. Apalagi aksi tanggal 25 yang kabarnya melibatkan massa lebih besar, saya melihatnya tidak ada jaminan bakal berjalan damai,” tegasnya.

Apalagi jika aksi nanti dipaksakan diakui atau tidak bakal dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menunggangi atau menjadi penumpang gelap. “Pasti adalah nanti ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk membuat kericuhan di Ibu Kota. Artinya negara melalui aparat keamanan tidak boleh berspekulasi, ibaratnya jangan bermain judi di sini, lebih baik dicegah dari awal,” pintanya.

Karena itu, Polri dan TNI wajib bertindak tegas dalam hal ini. “Jadi sekali lagi tinggal mengawal kasus ini sampai selesai, tidak perlu dengan demo, hadiri saja persidangannya. Apalagi Kapolri juga sudah memberikan penegasan sidang terbuka,” tandasnya.

Jika kalau pendemo memaksakan diri, maka pihaknya dari DPD siap memberikan dukungan pemerintah. “Dan apabila terjadi kerusuhan. maka para pemimpin aksi harus siap bertanggung jawab dan mengambil resiko jangan jadi pengecut. TNI/Polri harus bersikap tegas. Jadi, sekali lagi kita imbau agar masyarakat tidak perlu atau terpancing dengan ajakan-ajakan tersebut. Jangan diladenin lah,” pungkasnya.