AHOK: Pegawai Pemprov DKI Jakarta Ada yang Gunakan Narkoba

Basuki T Purnama (Dokumentasi/JIBI)

JAKARTA-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui ada pegawai Pemprov DKI Jakarta yang terindikasi memakai narkoba. Hal itu didasarkan dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Untuk itu Ahok berharap agar hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

“BNP memeriksa berapa PNS gitu, dan ternyata ada yang terindikan menggunakan ganja, tapi pemula lah. Positif dia abis minum obat, yang lain bersih,” ujar Basuki di Kantor Balaikota, Rabu (19/12/2012).

Adapun mengenai pemberian sanksi, menurut Basuki hal tersebut dapat dilakukan mulai dari pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) hingga yang terberat pemecatan.

“Sedang diperiksa pelaku bagian dari sindikat apa tidak. Kalau benar terlibat maka ya langsung pecat. Tapi itu mesti diurus oleh Bagian BKD yg akan melanjutkannya,” jelasnya.

Basuki berharap kegiatan pemeriksaan semacam ini dapat rutin dilaksanakan guna menghindari pemakaian barang haram dalam tubuh pemprov DKI. Terlebih para pegawai ini adalah contoh dan harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Namun begitu Basuki menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada BNP.

“Mau kapannya ya itu terserah BNP, mau periksa kapan saja kita persilakan,” ucap Basuki.

Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan BNP DKI, Safari, mengatakan,semua hasil pemeriksaan urine telah diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Namun ia enggan menyebutkan berapa PNS yang positif terindikasi menggunakan narkoba. Sebab pemeriksaan ini sifatnya sebagai pencegahan dan permintaan dari Pemprov DKI.

“Yang berhak mengumumkan adalah pihak Pemprov DKI. Kecuali jika pemeriksaan untuk pro justicia atau penindakan maka yang mengumumkan adalah pihak BNP,” paparnya.

Pihaknya juga sepakat untuk terus melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemprov DKI. Setidaknya BNP akan rutin melakukan pemeriksaan urine atau kegiatan lainnya di jajaran PNS DKI.

“Bisa saja, namun agar hasilnya maksimal maka pemeriksaan rutin ini sifatnya mendadak, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Sebab jika bocor maka hasilnya bisa tidak maksimal,” ungkapnya.

Sejauh ini BNP pun terus melakukan monitoring dalam penyalahgunaan narkoba. Terhadap PNS yang terindikasi mengonsumsi narkoba, pihaknya menyerahkan persoalan ini pada Pemprov DKI untuk tindakannya.

“Dikembalikan ke pemprov untuk penindakannya,” tukas Safari.