Solopos.com, SOLO -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi kritik publik soal anggaran tak wajar dalam RAPBD DKI Jakarta 2020. Menurutnya, anggaran aneh seperti pengadaan lem Aibon senilai Rp82,8 miliar dan alat tulis hingga ratusan miliar sudah ada sejak dulu, termasuk di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Di era Ahok, rencana anggaran yang sudah diunggah di aplikasi E-Budgeting biasanya diteliti satu persatu. Hal itu yang menjadi latar belakang temuan beberapa anggaran siluman yang membuat geger antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta kala itu. Menurut Anies, situasi saat ini berbeda.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Itu beda, [geger anggaran era Ahok] itu udah jadi anggaran, kalau ini lagi dalam proses perencanaan. Ini harus dimasukin komponen anggarannya. Ini yang saya bilang perencanaan dan penganggaran jadi satu. Sebenarnya perencanaan dulu, disetujui, baru penganggaran," kata Anies dalam video yang diunggah di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Kamis (14/11/2019).
Anies pun menunjukkan contoh anggaran tak wajar yang juga pernah muncul di era gubernur sebelumnya. Anggaran yang dimaksud adalah pengadaan penghapus dengan nilai fantastis dan peruntukannya tak wajar.
"Yang 2016, itu lucu juga. Beli penghapus papan tulis, nilainya Rp53 miliar. Setiap anak dapat 1 penghapus per bulan, emang buat lempar-lemparan? Ada 40 anak sekelas dapat penghapus perbulan. Ini apa-apaan?" katanya.
Ditanya Deddy Corbuzier Soal Lem Aibon, Anies Baswedan Tak Merasa Bersalah
Karena itu, kata Anies, tidak mungkin para stafnya harus selalu menyisir setiap rencana anggaran yang diajukan oleh puluhan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di DKI Jakarta. Menurutnya, hal seharusnya bisa dilakukan oleh sistem dalam aplikasi dan bukan oleh manusia secara manual.
"Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Itu harusnya dilakukan oleh sistem, masa oleh mata manusia. Manusia itu policy-nya. Ketika memeriksa kayak gini, ada rumusan-rumusannya, ada item-item yang dibuat rumusannya."
Mendengar jawaban Anies, Deddy Corbuzier mengingatkan bahwa di era Ahok, para staf menyisir setiap komponen anggaran satu per satu. Namun, Anies mengklaim pihaknya juga sudah melakukan hal serupa satu per satu.
Meski Kontroversial, Ini Alasan Pencalonan Ahok Jadi Bos BUMN
"Kita juga lihat satu-satu. Kalau enggak, kita enggak mungkin ketemu [komponen anggaran tak wajar]. Bedanya begini, kalau lihat satu-satu ini, saya langsung bilang ini enggak bener. Aplikasinya yang dibenerin, masak tiap tahun kita harus lihatin satu-satu," kata mantan Mendikbud itu.
Karena itu, kata dia, aplikasi E-Budgeting harus pintar. Dia mengklaim sudah menyiapkan aplikasi baru itu sejak 2018 dan saat ini sudah hampir selesai. Seberapa smart aplikasi itu?
"Namanya aplikasi harus selalu diupgrade, justru ini proses yang normal, emang ada aplikasi di IOS yang enggak perlu diupgrade, Anda punya WA enggak perlu diupgrade?" tanyanya.
Biadab! Alasan Ayah Setubuhi Putrinya di Malang karena Tak Perawan
"Jadi misalnya saya masukin 32 Maret, aplikasi harus nolak. Saya dipaksa untuk masukin kalau Maret ya cuma [tanggal] 1-31. Kalau di luar angka itu, ditolak. Misal BOS, masukin Acca Aibon Rp82 miliar, ya ditolak dong."
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
