Tutup Iklan
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), didampingi Veronica (kanan), dan Nicholas Sean, di Tempat Pemungutan Suara 054 Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Rabu (15/2/2017). (Bisnis-Dwi Prasetya)

Solopos.com, JAKARTA -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan akan mendapatkan pembebasan bersyarat pada Agustus 2018 mendatang. Namun Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum mengonfirmasi kabar itu sehingga Ahok belum pasti bebas bulan depan.

Sebelumnya, kuasa hukum http://news.solopos.com/read/20180628/496/924891/faktor-kekalahan-djarot-sihar-mirip-ahok-djarot-di-pilkada-jakarta" target="_blank">Ahok menyatakan Ahok berpeluang mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukumannya. "Belum dapat dipastikan Pak Ahok akan bebas bersyarat bulan Agustus," kata Hubungan Masyarakat Dirjen Pas Kemenkumham, Ade Kusmanto, saat dihubungi Suara.com, Rabu (11/7/2018).

Ade menyebut belum ada laporan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Cipinang Jakarta Timur yang mengusulkan narapidana dalam kasus penodaan agama tersebut dapat bebas bersyarat bulan Agustus. Ade menyebut ada tahapan - tahapan atau persyaratan bila memang Ahok mendapatkan pembebasan bersyarat. Beberapa di antaranya berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 masa hukuman.

"Karena sampai saat ini, LP 1 Cipinang belum mengusulkan pembebasan bersyarat http://news.solopos.com/read/20180610/496/921679/gagal-buktikan-isu-grace-natalie-ahok-akun-hulk-berubah-diberi-foto-ongen" target="_blank">Pak Ahok baik secara online maupun manual ke Ditjenpas," ujar Ade

Ahok telah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selama dua tahun sejak 9 Mei 2018. Ahok juga sempat mengajukan peninjauan kembali (PK) pada 2018. Namun PK Ahok dengan nomor perkara nomor 11 PK/PID/2018 ditolak Senin (26/3/2018) lalu.

"Semua ada aturannya. Saya tidak boleh menyatakan Bapak Ahok bebas bulan depan. Kita serahkan saja kepada aparat yang berwenang," kata Wayan, Rabu (11/7/2018).

Wayan mengatakan, tidak heran kalau Ahok dapat menghirup udara bebas, karena setiap warga negara berhak mendapatkan haknya seperti mendapat remisi maupun pembebasan bersyarat. "Agar tidak merugikan Pak Ahok. Masalah remisi, sudah ada aturannya, yang penting Pak Ahok dapat keadilan," jelasnya.

Wayan menegaskan, informasi soal pembebasan bersyarat Ahok seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Sebab, Ahok sama seperti warga Indonesia lain, mempunyai hak atas hukum.

"Jadi berita mengenai kebebasan http://news.solopos.com/read/20180609/497/921426/kasus-ahok-ahmadiyah-as-anggap-indonesia-gagal-lindungi-minoritas" target="_blank">Pak Ahok tidak perlu diperdebatkan. Tanpa ada campur tangan pengacara, remisi dan pembebasan bersyarat itu berdasarkan ketentuan pemerintah. Karena Pak Ahok taat aturan dan berhak mendapat hak dan keadilan yang sama sebagai warga negara Indonesia," tandas Wayan.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten