SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)

Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)

JAKARTA–Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mencurigai oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang “bermain” di rusunawa Marunda Cilincing Jakarta Utara. Jika laporan itu terbukti kuat maka pegawai yang diketahui setingkat Kepala Seksi ini terancam dicopot dari jabatannya.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Kecurigaan Ahok–panggilan akrab Basuki–bermula ketika dia mendapat laporan masyarakat atas ulah oknum yang bersangkutan. Oknum itu ditengarai menarik biaya diluar sewa kepada calon penghuni rusunawa antara Rp15 juta – Rp25 juta per unit agar bisa menempati rusun.

“Jadi kita lagi curiga satu Kepala Seksi lagi main di rusun juga. Dari laporan masyarakat dia narik Rp15 juta sampai Rp25 juta,” kata Ahok di Balaikota, Selasa (5/1/2013).

Untuk membuktikan kebenaran itu Ahok langsung mendatangi Marunda. Sebanyak 100 unit rusunawa diklaim sudah penuh oleh oknum yang bersangkutan. Namun kebobrokan pegawai itu terbongkar setelah unit rusun itu dibuka ternyata masih kosong, belum ada warga yang menempati.

“Dari 100 unit katanya kan sudah penuh karena itu yang dijual dia tidak kasih saya lihat nggak mau buka tapi saya suruh buka,” imbuh Ahok.

Sebelumnya Gubernur Joko Widodo mencopot kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Wilayah I Jakarta Utara Kusnindar lantaran menghalangi pengungsi masuk rusun. Pencopotan itu menjadi warning pegai pegawai lain begitu ketahuan tidak disiplin langsung diganti. “Kepala seksi kalau dia mau maun kita mau ganti,” tegas Ahok.

Keterlibatan pejabat diatasnya, lanjut Ahok masih dilakukan pendalaman informasi. Dia yakin jika atasan lurus maka bawahan juga lurus. Selain itu bawahan dan masyarakat bisa melaporkan kinerja kepada Wagub dengan cara kirim pesan singkat.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD DKI Boy Sadikin mengaku belum tahu akan ada pegawai yang bakal dicopot terkait rusun. Tapi pada dasarnya dia mendukung langkah Jokowi – Ahok kalau memang ada bukti daripada menghambat program Gubernur. “Kalau terlibat kenai sanksi saja. Copot saja kalau ganggu programnya pak Gubernur,” ujarnya.

Dia berpendapat selama ini dalam birokrasi DKI banyak praktek yang sengaja ditutup-tutupi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Salah satu proyek basah adalah rusun Marunda milik Pemprov DKI yang ternyata banyak yang mau tempati.

“Ini ketahuan pada waktu Jokowi blusukan kan. Kalau dulu asal bapak senang, tapi sekarang nggak mau kenyataannya seperti itu,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya