Agung Laksono mengaku baru tahu gedung DPR miring 7 derajat

Jakarta-– Mantan Ketua DPR Agung Laksono mengaku baru tahu soal gedung wakil rakyat, tempat ia berkantor dulu, miring 7 derajat. Memang setelah terjadi gempa di Jakarta beberapa waktu lalu, dia memerintahkan sekjen DPR untuk meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengaudit konstruksi gedung.

“Saya sendiri baru mendengar kalau ada kemiringan sampai 7 derajat. Kalau memang benar informasi itu, ya harus ada langkah-langkah penyelamatan,” kata Agung kepada wartawan usai jumpa pers soal Pilkada di kediamannya, Cipinang, Jakarta, Minggu (2/5).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut pria yang kini menjabat Menko Kesra ini, kalaupun kebijakan dari adanya kemiringan itu harus membangun gedung lain, Agung berharap masterplan dan pembangunannya tetap mempertahankan konsep hijau yang saat ini dimiliki DPR. Sebab, kata dia, dari kantor pemerintahan yang masih mempertahankan konsep hijau itu hanya DPR.

“Kalau harus ada pembangunan baru, tidak boleh sampai tumpang tidih dan sporadis pembangunannya. Tetapi harus dirancang betul bagaimana konsep kantor yang hijau masih bisa bertahan,” harapnya.

Namun, kata Agung, sebelum menjadi keputusan, pembangunan gedung baru yang diperkirakan akan menelan biaya sampai 1,8 trilun itu, dikaji secara serius dan mendalam. Jangan sampai karena minimnya informasi yang akurat dan terbuka, malah menimbulkan kecurigaan dan sak wasangka.

“Intinya, harus dilakukan audit yang serius apakah memang miring dan harus membangun baru. Lalu dijelaskan ke publik bahwa pembangunan untuk upaya menjaga keselamatan,” imbaunya.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan gedung baru DPR menyusul miringnya Gedung Nusantara I direncanakan selama 3 tahun anggaran. Total biaya yang direncanakan untuk membangun itu ternyata mencapai Rp 1,8 triliun.

“Yang resmi diajukan Depkeu untuk tahun ini Rp 250 miliar. Rancangan totalnya Rp 1,8 triliun untuk tiga tahun anggaran,” ujar Ketua Badan Anggaran Hari Azhar Aziz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/4).

Menurut Hari, pada 3 Mei mendatang akan diadakan rapat antara Menkeu, Menko Perekonomian, Gubernur BI dan Bappenas membahas keuangan gedung berlantai 24 itu. Keputusan akhir akan diputuskan pada hari itu juga.

dtc/tya