<blockquote><p>Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/7/2018). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id.<strong><br /></strong></p></blockquote><p><strong>Solopos.com, SOLO</strong>–”<em>Ora tak gagas</em>, Mas. Sesuai saranmu,” kata Pakde Boiman, Sabtu (14/7) sore.</p><p>”Kok, ya, tidak tahu terima kasih kalau saya memprotes. Sembilan tahun <em>gendhuk</em> saya itu sekolah di SD sampai lulus SMP di sekolah swasta dengan SPP kalau dibulatkan persis sejuta per bulan. Biaya masuk SD dan SMP kala itu ya kalau dibulatkan Rp10 juta lebih tidak sedikit,” kata dia lagi sembari mengambil buku <em>Asal Usul, Catatan-Catatan Pilihan</em>, kumpulan kolom Mahbub Djunaidi, yang saya baca.</p><p>Buku itu dia tutup lalu dia taruh di meja di depan saya. Dia lalu duduk di kursi di depan saya, di teras rumah saya. Saya tahu. Dia ingin mengobrol.</p><p>”<em>Hla</em>, sekarang di SMA negeri harus membayar berapa, Pakde?” saya bertanya.</p><p>”SPP per bulan Rp200.000. Iuran ’pembangunan’ Rp3,5 juta. Bisa diangsur selama enam bulan,” kata dia.</p><p>”<em>Halah, entheng yes</em>…,” kata saya.</p><p>Kira-kira tiga bulan lalu dia duduk di kursi itu. Saat itu dia galau. Kala itu anak perempuan dia satu-satunya yang telah memasuki bagian akhir semester II kelas IX SMP menyampaikan tiga permintaan. <em>Pertama</em>, tidak mau masuk SMA di yayasan yang menaungi SD dan SMP tempat dia bersekolah itu.</p><p><em>Kedua</em>, ingin masuk SMA yang memungkinkan dia punya teman dengan aneka agama, aneka latar belakang sosial, aneka karakter, dan keanekaragaman lainnya. <em>Ketiga</em>, dia tidak mau masuk SMA yang punya program khusus keagamaan sebagaimana yang dia jalani di SD dan SMP. Bosan katanya dengan sistem khusus itu.</p><p>”Wah, itu pilihannya hanya satu, Pakde, masuk SMA negeri,” kata saya kala itu.</p><p>Pekan lalu anak perempuan Pakde Boiman memang diterima di salah satu SMA negeri di Solo. Tak kesulitan masuk karena langsung memilih SMA negeri di zona tempat tinggal, memilih jurusan IPS, mendaftar lewat jalur reguler. Kebetulan rata-rata nilai ujian nasional SMP anak itu nyaris bulat 9.</p><p>”Nilai segitu cuma di peringkat ke-45 <em>loh</em>, Mas. Ya, karena peringkat di atasnya adalah siswa-siswa yang masuk lewat jalur SKTM, itu <em>loh</em> surat keterangan tidak mampu, alias jalur khusus untuk calon siswa dari keluarga miskin. Nilai mereka sih cuma 20-an atau belasan…hehehe…,” kata Pakde Boiman.</p><p>Pakde Boiman adalah satu dari sekian banyak orang tua berkemampuan. Tidak miskin. Tidak kaya banget. Kebetulan pula anaknya berotak encer. Dia juga termasuk orang tua yang galau dengan penerapan sistem zona dalam penerimaan siswa baru SMA negeri.</p><p>Awalnya dia <em>misuh-misuh</em> memaknai sistem itu karena peluang anaknya diterima di SMA negeri yang jadi cita-cita anaknya mentok pada perebutan hanya 13 kursi karena tergolong luar zona.</p><p>Setelah berdiskusi dengan saya dan beberapa kawan ”klub hobi membaca buku apa saja” akhirnya Pakde Boiman punya pemahaman holistik tentang sistem itu dan kemudian ikhlas memasukkan anaknya di SMA negeri di dalam zona yang bukan cita-cita sejak awal.</p><p>”Kemarin dalam pertemuan orang tua siswa baru ada beberapa orang tua yang menyatakan kecewa karena peringkat anak-anaknya mereka kalah dengan siswa dari keluarga miskin. Untung kepala sekolah punya jawaban yang menurut saya ’cerdas’…,” kata Pakde Boiman.</p><p>”Kepala sekolah <em>ngomong</em> apa, Pakde,” saya penasaran.</p><p>”Intinya <em>ngomong</em> begini. Saya tahu banyak bapak dan ibu yang kecewa karena anak-anak Anda harus masuk SMA sini. Silakan saja cabut dokumen dan keluar dari sekolahan ini. Masih banyak kok yang berminat masuk sekolahan yang saya kelola ini,” Pakde Boiman mengutip ucapan kepala SMA negeri tempat anaknya sekarang bersekolah itu.</p><p>”Hehehe…. Langsung KO mereka ya, Pakde?” kata saya.</p><p>Dengan kemampuan ekonominya, Pakde Boiman tak akan kesulitan menyekolahkan anaknya di sekolahan swasta yang berkualitas bagus, dan tentunya mahal. Itu tidak dia lakukan karena permintaan anaknya itu hanya bisa terpenuhi, secara optimal, dengan masuk di sekolah negeri. Tentu dengan biaya segitu dia tak terlalu keberatan.</p><p>Saya yang sejak SD sampai perguruan tinggi hanya bisa masuk di negeri sejak awal mewanti-wanti dia agar tak usah protes urusan pungutan (yang legal) di sekolahan negeri. Toh, dia biasa membayar mahal saat anaknya bersekolah di SD hingga SMP swasta.</p><p>Ini urusan keadilan. Orang mampu ya semestinya tak keberatan membantu pendidikan di sekolahan negeri. Itu pikiran saya. Kawan-kawan saya di ”klub hobi membaca buku apa saja” menemukan keunggulan sistem zona ini, yaitu afirmasi bagi kaum miskin.</p><p>Anak-anak miskin usia sekolah mendapatkan prioritas masuk sekolah asalkan mendaftar di sekolahan yang berada di zona tempat tinggal mereka. Mereka hanya bisa masuk di sekolahan yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka.</p><p>Ini adalah kebijakan afirmatif agar anak-anak dari keluarga miskin mendapat jaminan bisa bersekolah. Ketika mereka bisa bersekolah di sekolahan yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka berarti mereka tak perlu keluar biaya untuk transportasi. Mungkin juga tak perlu uang jajan karena mereka bisa pulang ke rumah untuk makan (seadanya) kala jam istirahat.</p><p>Sistem zona ini memang tidak populer karena memunculkan dampak anak-anak pintar—bernilai tinggi—bisa dikalahkan anak dari keluarga miskin yang jamaknya nilainya rendah. Namanya kebijakan tidak populer ya pasti banyak yang tidak suka.</p><p>Yang paling memunculkan protes tentu ya kenyataan kini ”sekolah favorit” tak sakral lagi. Ketika berdiskusi soal ini demi menyadarkan Pakde Boiman, agar tak <em>misuh-misuh</em> lagi, saya tekankan bahwa afirmasi di bidang pendidikan—jaminan akses ke pendidikan—bagi kaum miskin hanya bisa diselenggarakan oleh sekolah negeri. Tak mungkin mengharapkan sekolahan swasta berpartisipasi aktif dalam urusan ini.</p><p>”Ingat Pakde, kewajiban mendidik anak bangsa ini adalah tanggung jawab negara. Kalau ada anak-anak usia sekolah kok tidak bisa bersekolah karena miskin, itu kesalahan negara. Kita harus mendukung kesadaran, walau telat, negara untuk menjamin akses anak-anak miskin ke sekolahan. Jatahnya ya sekolah negeri,” kata Mbak Id, kawan saya di ”klub hobi membaca buku apa saja”, kepada Pakde Boiman kala itu.</p><p>Menurut Mbak Id, anak-anak pintar dari keluarga kaya—setidaknya tidak miskin—punya banyak pilihan bersekolah. Sekolahan swasta dengan kualitas <em>high class</em> pasti bisa mereka masuki dengan mudah. Sementara anak-anak miskin itu boleh dikatakan tak punya pilihan bersekolah karena nilai rendah dan tak punya uang.</p><p>Mbak Id juga mengingatkan, anak-anak miskin itu punya nilai rendah bukan semata-mata karena bodoh. Mereka bisa jadi tak punya kesempatan belajar karena waktu dan tenaga mereka habis untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bisa jadi juga karena mereka tak bisa membeli buku-buku penunjang pelajaran dan pasti juga tak bisa ikut les atau bimbingan belajar.</p><p>Jaminan melalui kebijakan afirmatif sehingga mereka bisa masuk sekolah negeri—baik yang menurut kacamata sosial favorit atau tidak favorit—semoga bisa membantu anak-anak miskin itu memberdayakan diri mereka sehingga mampu dengan sendirinya memutus kemiskinan di keluarga mereka.</p><p>Manipulasi penggunana SKTM adalah dampak ikutan saja. Dampak ikutan ini tak punya argumentasi sahih untuk mengalahkan kebijakan afirmatif bagi anak-anak miskin itu. Dampak ikutan ini akan selesai kala sekolahan menerapkan sistem verifikasi ketat sehingga ketahuan SKTM itu sesuai fakta atau hanya dimanipulasi agar bisa masuk di sekolahan yang diinginkan.</p><p>”Manipulasi SKTM itu bukti di negeri ini banyak orang tua mampu atau kaya tapi anaknya bodoh—punya nilai rendah—dan sayangnya juga bermental ’kere’, <em>ora ngrumangsani</em>…,” kata Mbak Id.</p><p>Menurut Mbak Id, orang yang memanipulasi surat keterangan tidak mampu itu sama dan sebangun dengan orang yang merasa dan meyakini hanya anak-anak bernilai ujian nasional tinggi yang berhak masuk ”sekolah favorit”, padahal frasa ”sekolah favorit” ini seharusnya lenyap kala sistem zona diberlakukan.</p><p>”Orang-orang tua yang seperti itu saya sarankan sekolah lagi saja, mengulang dari taman kanak-kanak…,” kata Pakde Boiman.</p><p>”Cocok, Pakde. Kini tantangan bagi para guru mengelola kelas yang kian beragam. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin…,” kata saya.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>
Promosi Tragedi Bintaro 1987, Musibah Memilukan yang Memicu Proyek Rel Ganda 2 Dekade
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
