Solopos.com, SOLO — Belum cukup hangatnya dinamika politik pada pilkada serentak 2020 di beberapa daerah di Soloraya mengancam tingkat partisipasi pemilih.
Ada kekhawatiran tingkat partisipasi pemilih pada pilkada kali ini rendah atau turun dibandingkan partisipasi di pilkada sebelumnya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kekhawatiran itu disampaikan Komisioner KPU Sragen, Minarso, saat menghadiri Rembug Soloraya yang mengambil tema Problematika Pilkada 2020 di Fave Hotel Jl. Adi Sucipto, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (18/2).
"Sejauh ini hubungan kami di internal [KPU] adem ayem, hubungan kami dengan Bawaslu adem ayem, hubungan kami dengan jajaran pemerintah ke bawah adem ayem, hubungan kami dengan ormas adem ayem. Kekhawatiran kami, aja-aja mengko pemilih ya adem ayem. Penyemangatnya apa belum tampak sama sekali," ujar dia.
Pengin Jadi PNS Tanpa Tes, Guru Honorer Minta Dukungan DPRD Klaten
Selain persoalan itu, ada beberapa faktor yang membuat KPU Sragen khawatir partisipasi pemilih akan menurun. Seperti tanda calon tunggal dan adanya pelamar dari orang-orang non parpol yang datang ingin menjadi "sopir".
Menurut Minarso, geliat kader parpol akan lebih terasa bila calon yang tampil adalah pimpinan parpol itu sendiri.
Kekhawatiran juga mendasarkan tren terus menurunnya partisipasi pemilih di pilkada sebelumnya. Tingkat partisipasi pemilih di pilkada 2005 tercatat 71,60%, di pilkada 2010 sebesar 71% dan pilkada 2015 hanya 70,40%. Kondisi itu membuat KPU Sragen belum berani menetapkan target partisipasi pemilih di Pilkada 2020.
Cambuk & Tempeleng Anak, Ibu Tiri Terancam 5 Tahun Penjara
Sementara itu, anggota Bawaslu Sragen, Edy Suprapto, menyoroti sistem e-rekapitulasi suara yang akan diterapkan di pilkada 2020. Menurutnya, e-rekap bukan merupakan aplikasi yang sudah pasti benar karena hanya mengirim hasil scan rekapitulasi suara di tingkat KPPS ke KPU.
Bila ada hasil scan yang tidak jelas tentu akan terjadi masalah.
"Kalau sampai kemudian terjadi scan tidak jelas dan masuk ke sistem perhitungan KPU itu justru akan menjadi boomerang. Kami hanya berharap agar nanti semua yang sudah dirancang itu betul-betul diperhtiungkan SDM yang di tingkat KPPS. Saya kira problem terbesarnya bila betul-betul pakai e-rekap kuncinya di KPPS," terangnya.
Sedangkan Komisioner KPU Solo, Suryo Baruno, mengatakan pihaknya saat ini sedang fokus menghadapi tahap penyerahan berkas syarat dukungan calon dari jalur perseorangan, Rabu-Minggu (19-23/2/2020).
Sesuai jargon KPU Solo Melayani, tim dari KPU Solo beberapa kali berkunjung ke sekretariat pendukung paslon tersebut.
Ada tiga paslon independen yang telah mendapatkan akses ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di Solo. "Kami koordinasi dengan Bawaslu Solo, kami ajak teman-teman bersama-sama berkunjung ke sekretariat tim paslon ini. Ini bentuk upaya kami mempertahankan trust publik dan implementasi dari jargon KPU melayani," jelasnya.
Anggota Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, mengakui sejauh ini sinergitas KPU Solo dengan Bawaslu Solo terjalin dengan baik. Bawaslu Solo selalu memberikan masukan kepada KPU Solo terkait potensi kerawanan yang bisa terjadi. Utamanya terkait tahapan penyerahan berkas persyaratan pencalonan dari jalur perseorangan yang sudah tiba.
"Kami selalu berikan masukan potensi-potensi kerawanan yang bisa terjadi. Termasuk tahapan pencalonan ini potensinya sengketa. Terkait Silon yang mungkin nanti ngadat atau crowded atau muncul masalah administrasi saling klaim dukungan perseorangan. Ini penting karena yang sudah ada di depan mata kita," terang Poppy.
Dunia Terbalik! Bank Mandiri Disegel Nasabah
Sementara Komisioner KPU Boyolali, Ali Fahrudin, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap unsur penyelenggara pemilu. Caranya dengan selalu berpijak kepada aturan main yang berlaku.
Lebih dari itu, selalu bersikap transparan atau terbuka kepada masyarakat tentang regulasi atau tahapan pelaksanaan pilkada.
Salah satu metode yang sudah dilakukan KPU Boyolali yakni bersinergi dengan media massa. "Alhamdulillah di Boyolali sudah berjalan baik. Masyarakat bisa tahu apa yang kami lakukan sehingga masyarakat bisa memahami itu. Kami juga selalu berkoordinasi dengan Bawaslu dalam setiap agenda atau tahapan pilkada," paparnya.
Komisioner KPU Klaten, Syamsul, mengungkapkan problematika pilkada 2020 berbeda antar daerah. Di daerahnya, sempat ada ketua parpol yang akan maju dari jalur perseorangan karena tak yakin akan mendapat rekomendasi.
Tapi hingga sekarang orang tersebut belum mendapatkan akses ke Silon untuk input dukungan masyarakat.
KPU Klaten juga sempat mendatangi posko ormas Tikus Pithi. Dari kunjungan itu diketahui ormas itu menargetkan bisa mengusung paslon jalur perseorangan di 15 daerah.
Namun perkembangan terkini hanya beberapa daerah yang paslonnya memenuhi kuota dukungan. Namun KPU Klaten tetap akan standby saat tahap penyerahan berkas.
Sedangkan pengamat politik UNS, Agus Riewanto yang hadir sebagai pembicara dalam Rembug Soloraya menekankan pentingnya peran media massa dalam mendinamisasi pilkada 2020.
Dia meminta media massa selalu berimbang dalam memberitakan semua tokoh atau pergerakan politik dari pihak-pihak yang ikut berkompetisi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
