Solopos.com, SOLO-Pemerintah akan memprioritaskan peserta lansia BPJS Kesehatan untuk menerima vaksin booster Covid-19 gratis, guna memberikan perlindungan ekstra. Pemerintah meyakini bahwa pemberian vaksin booster dipercaya dapat membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus corona penyebab Covid-19.
Tentu saja ada persyaratan bagi peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan vaksin booster ini. Sebagaimana diketahui vaksin booster yang direncanakaan dimulai pada 12 Januari 2022 ini dibedakan menjadi dua yaitu gratis dan berbayar.
Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan penerima akan mendapatkan booster secara gratis, asalkan kelompok tersebut sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Adapun beberapa vaksin booster Covid-19 yang akan digunakan pemerintah adalah seperti vaksin Sinovac, AstraZeneca,Pfizer, Sinopharm dan Moderna.
Budi menjelaskan bahwa jumlahnya ada 83,1 juta orang yang ditanggung APBN dan sebanyak 92 juta vaksin sudah disiapkan. Sisanya biaya mandiri dengan total 125,2 juta orang atau setara 139 juta vaksin. Untuk vaksinasi ini ada cadangan vaksin 10 persen. Dia mengatakan bahwa pemberian vaksin booster Covid-19 akan dibedakan secara labeling dan harganya ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, harga vaksin dosis ketiga atau booster berkisar di bawah Rp300.000 untuk satu kali vaksin.
Baca Juga: Penelitian Terbaru Varian Omicron Terhadap Hewan Ungkap Fakta Ini
Direktur Keuangan Kalbe Farma Bernadus Karmin juga mengusulkan HET terkait dengan vaksinasi Covid-19 booster turut mengikuti rentang harga vaksin gotong royong yang berlaku saat ini.
Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi dosis lanjutan atau booster pada tanggal 12 Januari 2022 mendatang. “Program vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers, Senin (3/1/2022).
Budi menjelaskan, vaksin booster akan diberikan ke masyarakat usia 18 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Vaksin akan diberikan ke kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria 70 persen untuk suntikan dosis pertama dan 60 persen untuk dosis kedua.
“Sampai sekarang ada 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ujarnya. Vaksinasi booster akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua. “Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” imbuh Budi. Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan ini, diperlukan sekitar 230 juta dosis vaksin. Saat ini pemerintah telah mengamankan sekitar 113 juta dosis dari total kebutuhan.
Baca Juga: RM dan Jin BTS Dinyatakan Sembuh dari Covid-19
Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, Menkes menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil keputusan setelah mendapatkan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). “Jenis booster-nya nanti akan kita tentukan, ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog atau jenis vaksinnya berbeda, yang mudah-mudahan nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 sesudah keluar rekomendasi dari ITAGI,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menkes kembali mengingatkan untuk terus mempercepat vaksinasi dan menghabiskan stok vaksin dosis pertama dan kedua yang telah tersedia, terutama bagi provinsi yang belum mencapai target capaian vaksinasi.
“Sekarang tinggal tujuh [provinsi] lagi yang belum, jadi bertambah enam kemarin di akhir tahun baru. Yang perlu masih dikejar adalah Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua, itu adalah provinsi-provinsi yang belum sampai 70 persen dosis pertama,” ungkapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
