Ada Pakewuh, Verifikasi Data Warga Miskin Bakal Tidak Valid

Verifikasi data warga miskin yang tengah berlangsung di Bantul saat ini diyakini bakal menghasilkan data tidak valid.

Harianjogja.com, BANTUL- Verifikasi data warga miskin yang tengah berlangsung di Bantul saat ini diyakini bakal menghasilkan data tidak valid. Pasalnya, petugas verifikasi tidak berani memberikan data sebenarnya yang bakal mengubah status warga miskin yang disandang sebagian masyarakat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Karut marut persoalan verifikasi data warga miskin diungkapkan Kepala Dusun Nogosari II, Wukirsari, Imogiri Dalmuji. Dikatakannya, verifikasi data warga miskin yang berlangsung sejak Agustus dan ditarget selesai Oktober tersebut merekrut petugas verifikasi dari kader masyarakat seperti kader Posyandu yang ada di wilayahnya masing-masing.

Ada ribuan kader atau petugas verifikasi yang direkrut pemerintah untuk mendata ribuan keluarga di 933 dusun di Bantul. Masalahnya kata dia, para kader tersebut tidak berani menuliskan data sebenarnya mengenai kondisi warganya karena khawatir akan mengubah status warga dari miskin menjadi tidak miskin. Perubahan status tersebut akan menyebabkan warga kehilangan berbagai bantuan pemerintah.

“Jadi misalnya warga itu sebenarnya mampu, tapi kader itu tidak berani menuliskan data yang sebenarnya di formulir data. Jadi seolah warga itu miskin. Karena kader itu tidak lain warga di situ juga dia enggak enak sama tetangganya kalau nanti tetangganya tidak dapat bantuan,” ungkap Dalmuji, Selasa (9/12/2017).

Sejumlah faktor seperti budaya ewuh pakewuh hingga kekhawatiran mendapat tekanan dari warga menyebabkan para kader tersebut tidak berani bekerja sesuai ketentuan.

“Saya sangat yakin 80% kader tidak berani mengubah status miskin tetangganya sendiri. Karena kader yang diangkat itu berasal dari wilayahnya masing-masing,” tegas dia.

Di Wukirsari saja menurutnya, ada lebih dari 500 warga yang mendaftarkan diri sebagai warga miskin dan harus dicek kebenarannya oleh petugas kader. Padahal kata dia, tidak semua warga miskin yang mendaftarkan diri, termasuk warga mampu yang memiliki kendaraan bermotor dengan kondisi rumah telah dikeramik.

Persoalan lainnya lanjut Dalmuji, pengecekan data oleh kader terhadap warga yang mengklaim miskin tidak dilakukan secara door to door atau datang dari rumah ke rumah.

“Jadi hanya dicek lewat tokoh masyarakat benar enggak kondisi keluarganya sesuai formulir [kriteria warga miskin], tentu saja datanya tidak valid wong tidak meliat langsung kondisi rumahnya,” paparnya lagi.

Ia mengusulkan agar pendataan melibatkan kader dari luar wilayah agar tidak timbul ewuh pakewuh, tekanan maupun konflik kepentingan.

Sesuai mekanisme, verifikasi data warga miskin yang kini tengah berjalan menggunakan dua metode. Pertama, warga yang mengklaim diri mereka miskin diminta aktif mendaftarkan diri ke Pemerintah Desa. Selanjutnya, kader akan mengecek kebenaran data warga yang mendaftarkan diri sebagai warga miskin tersebut apakah sesuai dengan kriteria warga miskin.

Kedua dengan metode pasif. Melalui metode ini kader datang ke rumah warga untuk proses verifikasi khusus mereka yang tidak bisa mendaftar langsung ke Pemerintah Desa karena alasan telah lanjut usia, sakit dan sebagainya.