Ada Kerajaan Sambo di Polri, Ini Kata Menkopolhukam Mahfud Md

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. menyebut dengan istilah Kerajaan Sambo.

 Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo dan eks penasihat Kapolri, Fahmi Alamsyah. (Instagram)

SOLOPOS.COM - Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo dan eks penasihat Kapolri, Fahmi Alamsyah. (Instagram)

Solopos.com, JAKARTA — Irjen Pol Ferdy Sambo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) disebut memiliki “kerajaan” di internal Polri.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. menyebut dengan istilah Kerajaan Sambo.

PromosiDaihatsu Rocky, Mobil Harga Rp200 Jutaan Jadi Cuma Rp99.000

“Ini di dalam Polri ada masalah. Yang jelas ada hambatan di dalam secara struktural. Ada kelompok Sambo seperti menjadi kerajaan Polri di dalamnya, seperti Sub Mabes. Ini yang menghalangi-halangi penyidikan yang jumlahnya 30 orang dan sekarang sudah ditahan. Saya sampaikan ke Kapolri, ini harus diselesaikan,” ujar Mahfud Md, dalam obrolan di podcast Youtube Akbar Faizal Uncensored, seperti dikutip Solopos.com, Kamis (18/8/2022).

Mahfud mengungkapkan, adanya Kerajaan Sambo itu yang membuat pengusutan awal kasus meninggalnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu mengalami kesulitan luar biasa.

Baca Juga: Pengacara Terima 5 Kuasa Baru untuk Jerat Ferdy Sambo dan Istri

Tak hanya membuat rekayasa, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Ferdy Sambo menghilangkan barang bukti sehingga pengusutan oleh penyidik Bareskrim Polri selama sepekan tak membawa hasil.

“Setelah Bharada E didekati secara psikologis dan mau bersaksi secara jujur, baru terbuka semuanya. Ia menyebut Sambo (yang memerintahkan membunuh Brigadir J),” katanya menjawab pertanyaan mantan anggota DPR, Akbar Faisal.

Karenanya, Mahfud akan memberi masukan kepada Presiden agar struktur kekuasaan di Divisi Propam direvisi.

Baca Juga: Diduga Rekayasa Kematian Brigadir J, Eks Penasihat Kapolri Masih Saksi

Pasalnya, Ferdy Sambo memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga rawan penyimpangan.

“Akan saya rekomendasikan nanti kalau ini sudah reda. Kadiv Propam ini punya kekuasaan sangat besar, direktorat-direktorat yang semuanya di bawah Sambo. Yang menyelidiki, yang memeriksa, yang menghukum, memindahkan, menaikkan, memberi fasilitas semua lapor ke Kadiv Propam. Nanti saya akan usulkan pakai hukum ketatanegaraan saja, yang memeriksa dan memindahkan beda jangan hanya satu orang,” ujarnya.

Serangan Balik Sambo

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan, Tim Khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat ini mendapat serangan balik dari kelompok Ferdy Sambo yang tidak ingin praktik lancung mereka terbongkar.

Menurut Sugeng Teguh, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J memegang banyak rahasia Ferdy Sambo sehingga hal itu diduga menjadi motif Ferdy Sambo melenyapkan nyawa bintara Polri asal Jambi tersebut.

Baca Juga: Fadil Imran Trending, Pakar Hukum M Taufiq: Dia Layak Dicopot!

“Sebenarnya ini ada perlawanan yang menyerang orang-orang yang ada dalam timsus. Perlawanan dari kelompok ini, akan menyebar isu-isu negatif orang-orang yang ada dalam timsus. Nah ini harus siap juga, masyarakat harus mendukung Timsus. Kita dukung Timsus, soal isu-isu lain di-keep dulu. Timsus harus kita jaga agar bisa mengawal kasus ini sampai berhasil,” tegas Sugeng Teguh Santosa seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube Narasi Newsroom, Senin (15/8/2022).

Menurutnya, meskipun citra Polri jatuh bebas saat awal pengungkapan kasus Brigadir J, saat ini masyarakat bulat mendukung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersih-bersih polisi jahat di internalnya.

Baca Juga: Putri Sambo Bisa Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana dan Laporan Palsu

Dan saat ini, ujar dia, polisi-polisi jahat mulai melawan dengan menyerang pribadi yang berada di Timsus.

Staf ahli Kapolri, Muradi, mengamini sinyalemen IPW bahwa Tim Khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mendapat serangan balik dari kelompok Ferdy Sambo.

Menurut Muradi, serangan balik terhadap Tim Khusus pengusut Ferdy Sambo dikarenakan adanya faksi-faksi atau kelompok-kelompok di tubuh Polri.

Baca Juga: Pengacara: Brigadir J Meninggal Kok Rekeningnya Masih Bisa Transaksi

“Dulu zaman Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) sudah mulai disusun (upaya penyatuan), dilanjut Pak Idham (Kapolri Jenderal Idham Aziz) tapi berantakan karena penanganan faksi ini tidak cukup clear betul. Lalu mereka punya tuannya sendiri, punya orang yang dihormati sendiri, itu yang tidak boleh,” tandas Muradi dalam diskusi yang diunggah kanal Youtube MetroTV, seperti dikutip Solopos.com, Senin (15/8/2022).

Sebagai staf ahli Kapolri, dirinya berulang kali mengingatkan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kelompok-kelompok di tubuh Polri yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Baca Juga: Didesak Ditangkap, Penyusun Skenario Ferdy Sambo Diperiksa Polisi

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Pengamat Politik Menilai Duet Anies Baswedan-AHY Realistis

      Sinyal aliran politik baru itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta itu saat berkunjung ke Kantor Partai Demokrat, Jumat (7/10/2022),

      Anies Baswedan Beri Sinyal Aliran Baru Politik Nasdem, Demokrat dan PKS

      Sinyal aliran politik baru itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta itu saat berkunjung ke Kantor Partai Demokrat, Jumat (7/10/2022),

      Anies Baswedan Menolak ke Pilpres 2019, Siap Bertarung di Pilpres 2024

      Kini, Anies Baswedan yang mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta siap bertarung dalam Pilpres 2024.

      Keahlian Data Science Banyak Dicari, UDB Solo Gelar Visiting Lecturer

      Dosen Sistem Informasi UDB Solo akan diberikan pelatihan penyusunan model inovasi pemebelajaran di bidang data science.

      Bocah Yatim Piatu Korban Tragedi Kanjuruhan jadi Anak Asuh Giring Ganesha

      MA yang orang tuanya meninggal akibat gas air mata polisi bercita-cita menjadi anggota Polri.

      Komnas HAM: Tak Ada Suporter Berniat Bikin Rusuh di Stadion Kanjuruhan

      Mayoritas penonton di Stadion Kanjuruhan meninggal diakibatkan sesak napas sebagai dampak gas air mata yang ditembakkan polisi.

      7 Oktober Ditetapkan Jadi Hari Bakti Pendamping Desa

      7 Oktober merupakan momentum kali pertama para pendamping desa diterjunkan untuk membantu pembangunan Indonesia dari desa atau pinggiran.

      Video Tragedi Kanjuruhan Dihapus Polisi, LPSK: Tidak Profesional

      Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan penghapusan video sebagai barang bukti tragedi Kanjuruhan, dinilai LPSK sebagai perbuatan yang berlebihan.

      Agar Warga Tertarik, Pemerintah Perlu Beri Diskon Pembelian Kendaraan Listrik

      Biaya manufaktur, supply chain, hingga pembelian unit jadi kendaraan listrik berperan besar dalam mempecepat elektrifikasi sektor transportasi.

      BMKG: Puncak Musim Penghujan pada Desember 2022 hingga Januari 2023

      Sebagian besar wilayah di Indonesia akan memasuki puncak musim penghujan pada Desember 2022 hingga Januari 2023.

      Polri: 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Kena Pasal Berbeda

      Keenam tersangka tragedi Kanjuruhan dikenakan pasal berbeda sesuai peran masing-masing.

      Anies Kunjungan ke Kantor DPP Partai Demokrat Seusai Deklarasi Capres

      Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjungan ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

      CEO Freeport McMoran Ingin Tambah Jumlah Karyawan Asli Papua

      Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan (FCX) Richard C. Adkerson mengatakan sebagian besar karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah didominasi oleh orang Papua asli sejak 1996.

      Bos Freeport McMoRan Janjikan Bangun Smelter di Papua

      Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan (FCX) Richard C. Adkerson mengatakan pihaknya tengah mencari peluang untuk ikut mengembangkan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter di Papua. 

      Bea Cukai Tak Temukan Beras Impor Ilegal di Jambi

      Bea Cukai tidak menemukan beras impor ilegal. Justru menemukan barang selundupan pupuk dan produk kacang-kacangan.

      Kementerian Luar Negeri Pastikan Tidak Ada WNI Korban Penambakan di Thailand

      Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban penembakan massal di Thailand