Ada Berapa Warga Miskin di Kulonprogo Tiap Satu Dusun?

Pemkab Kulonprogo menargetkan penurunan angka kemiskinan sebanyak 5% setahun.

Harianjogja.com, KULONPROGO— Pemkab Kulonprogo menyebut, tiap dusun di wilayah ini rata-rata hidup puluhan warga miskin. Persoalan kemiskinan sebelumnya menjadi sorotan pada puncak perayaan HUT Kabupaten Kulonprogo, Minggu (15/10/2017) lalu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengungkapkan, pengentasan kemiskinan akan diupayakan evaluasinya hingga di tingkat pedusunan. Rerata jumlah warga miskin di tiap dusun berada pada kisaran 20 hingga 40 orang.

Dalam setahun, ia berharap terjadi pengurangan angka kemiskinan sebanyak 5% atau minimal dua orang di tingkat dusun. Sehingga harapannya, secara perlahan angka kemiskinan di Kulonprogo mengalami penurunan secara riil. “Setiap satu tahun, kami melakukan pengecekan,” kata dia, Senin (16/10/2017).

Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kulonprogo, Sutedjo menjelaskan, jajarannya memberikan penghargaan kepada kecamatan dan desa, yang dinyatakan telah berhasil mengentaskan kemiskinan, dengan angka penurunan tertinggi dibanding kecamatan dan desa yang lain. Terlebih lagi saat ini, setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah mengalokasikan dana khusus untuk program penurunan angka kemiskinan, misalnya bedah rumah.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos, P3A) Kulonprogo, Eko Pranyoto mengatakan, dalam lima tahun terakhir, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan suatu tugas yang terasa sangat berat bagi jajarannya. Total persentase penurunan angka kemiskinan hanya bertengger pada 0,9% tidak sampai membulat 1%. Sehingga, kini Dinsos mendapat amanah dari Bupati Kulonprogo, untuk bisa fokus dan berkonsentrasi menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 1,5%.

Tahun ini, Dinsos P3A akan mengevaluasi mengapa program-program penanggulangan yang sebelumnya dilakukan, tidak memiliki daya ungkit yang besar dalam mengurangi jumlah warga miskin, termasuk kendala apa saja yang dihadapi. Sejumlah program yang selama ini dilakukan antara lain pembagian bantuan sosial, Program Keluarga Harapan dan lain-lain. Setelah dievaluasi, Dinsos akan membuat program baru, atau menyempurnakan program yang sebelumnya sudah ada, agar lebih optimal mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu, jajarannya akan menguatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama lintas sektor bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, mengenai program penanggulangan kemiskinan. Langkah ini dilakukan, mengingat sejauh ini program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, ternyata dilakukan oleh banyak OPD lainnya, bukan hanya Dinsos, P3A.

“Kalau yang kami lihat dari laporan, ada tingkat kegagalan yang banyak dari program-program pemberdayaan. Peserta program mampu memproduksi, namun tidak dapat memasarkan produk yang mereka hasilkan itu, berarti perlu ada pembaruan pemasaran dan pendampingan,” terangnya.

Eko menyebut, salah satu kendala lain pemberdayaan juga ada pada komponen penyandang status miskin absolut, atau masyarakat miskin yang sudah lanjut usia. Karena, sekalipun dilakukan program pemberdayaan, maka akan sulit mendapatkan hasil yang optimal.

Sebelumnya, Pemda DIY menyoroti persoalan kantong kemiskinan di Kulonprogo, yang hingga kini masih belum terpecahkan, di usia ke-66 tahun Kota Binangun.

Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X mengungkapkan, dengan adanya kasus tersebut, maka diperlukan kerja keras. Bukan hanya oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, melainkan Pamerintah DIY.

“Semoga ke depan, Kulonprogo semakin maju dan kita bersama bisa melihat peningkatan signifikan,” kata dia, usai memberikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kulonprogo, Alun-alun Wates, Minggu (15/10/2017).