Ada 6.912 Koperasi RT di Wonogiri, Hanya 5% Yang Sehat

Solopos.com, WONOGIRI — Pengembangan koperasi RT di Kabupaten Wonogiri terkendala sumber daya manusia (SDM). Dari 6.912 koperasi RT, hanya sekitar lima persen yang berstatus sehat.

Di antara lima persen itu, ada sejumlah koperasi RT yang memiliki omzet hingga Rp200 juta. Jumlahnya tak banyak. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Dinkop UKM dan Perindag) Wonogiri masih mendata jumlah riil dan status koperasi RT di Wonogiri.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Jumlahnya memang sangat banyak,” kata Kepala Bidang Kop UKM Dinkop UKM dan Perindag Wonogiri, Dwi Sudarsono, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (5/4/2019).

Dwi menerangkan kendala SDM ini misalnya latar pendidikan pengurus di tingkat RT yang rata-rata masih rendah. Dinas sebetulnya pernah menggelar pembinaan untuk peningkatan kapasitas SDM koperasi RT. Namun, hal itu tak dilanjutkan karena keterbatasan anggaran.

Selain itu, untuk melatih ribuan pengurus koperasi RT, butuh waktu lama. “Setahun katakanlah bisa melatih 350 orang pengurus. Kalau ada hampir 7.000 koperasi bisa sampai 20 tahun. Koperasi yang kini maju itu biasanya ada SDM bagus yang jadi pengurus misalnya dia seorang guru,” terang dia.

Koperasi RT, lanjut Dwi, didirikan untuk memerangi rentenir di level RT. Warga yang membutuhkan uang dalam nominal kecil bisa meminjam kepada koperasi RT.

Koperasi RT lahir di masa pemerintahan Bupati Begug Poernomosidi. Begug juga memberikan dana stimulan kepada koperasi RT masing-masing senilai Rp500.000.

“Misinya bagus sebetulnya. Jadi kalau mau pinjam Rp100.000 atau Rp200.000, masyarakat enggak perlu ke rentenir. Mereka bisa pinjam ke koperasi,” beber dia.

Dana stimulan itu berlanjut beberapa kali dengan nominal tertinggi Rp1 juta per koperasi pada era Bupati Danar Rahmanto. Akumulasi total pemberian dana stimulan untuk koperasi RT ditaksir mencapai Rp17 miliar hingga saat ini.

“Jadi Rp17 miliar yang disebut dalam public hearing di DPRD itu akumulasi dan itu sudah lama,” ujar Dwi.

Dalam public hearing di Kantor DPRD Wonogiri, Kamis (4/4/2019), perwakilan PD BPR Giri Sukadana, Warijo, berpendapat koperasi RT rata-rata mengalami kendala SDM. Akibatnya, sebagian koperasi RT dalam kondisi hidup segan mati tak mau.

SDM yang menjadi pengurus koperasi RT rata-rata tak berkompeten. Akibatnya, laporan keuangan yang dibikin setiap tahun dibuat sekadar patut-patutan.

“Raperda ini disusun dalam rangka kita mempersiapkan ke sana [SDM berkulitas bagi koperasi RT]. Ada pelibatan stakeholder misalnya camat untuk pemberdayaan koperasi RT,” harap dia dalam pembahasan Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kamis.