Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). (Antara-Hafidz Mubarak A)

Solopos.com, JAKARTA -- Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua memperingatkan agar pasangan Prabowo-Sandi tidak menerima kemenangan Jokowi demi kursi jabatan.

"Kalau konsiliasi Prabowo-Sandi mengakui kemenangan Jokowi sehingga kemudian mendapatkan beberapa kursi itu namanya pelacur," kata Abdullah seusai melakukan aksi halal bihalal Persaudaraan Alumni 212 di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Namun, Abdullah juga menyampaikan bahwa apabila rekonsiliasi itu baik jika bertujuan untuk negara yang damai. "Tapi kalau rekonsiliasi dalam artian untuk negara ini aman damai, sah-sah saja," ujar Koordinator Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) itu.

Selain itu, Abdullah Hehamahua juga mengatakan akan melaporkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres (2019) ke peradilan internasional.

"Kita akan lakukan pelaporan ke peradilan internasional, karena mereka bisa audit forensik terhadap IT KPU bagaimana bentuk-bentuk kecurangan situng," kata dia.

Selain itu, Abdullah juga mengajak massa aksi untuk ikut menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) padaJumat (28/6/2019). "Besok usai salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa kita akan datang ke Komnas HAM untuk melaporkan kasus KPPS yang meninggal," ujar Koordinator Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) itu.

Dia juga menyampaikan akan melaporkan terkait 10 korban meninggal saat peristiwa kerusuhan 21-22 Mei lalu yang empat di antaranya masih berusia remaja.

"Kita juga akan melaporkan kasus petugas KPPS yang meninggal, kita juga meminta Komnas HAM untuk memproses korban meninggal pada peristiwa 21-22 Mei sebagai bentuk pelanggaran HAM, apa lagi korbannya remaja," katanya.

Selain ke Komnas HAM, Abdullah juga mengajak massa untuk melakukan aksi ke Gedung DPR. "Kalau waktunya cukup, besok selain ke Komnas HAM kita juga akan ke DPR," ujar Abdullah.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten